Komisi E DPR DKI Kunker Kesehatan Ke Kalsel

Komisi E DPR DKI Kunker Kesehatan Ke Kalsel

 

Banjarmasin

Wakil Rakyat dari  Komisi E DPR DKI Jakarta menilai, penyelenggaraan sektor kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) lebih baik dari pada di DKI.

Padahal, meski berpenduduk lebih sedikit dibanding DKI, tetapi luas wilayah Kalsel yang cukup luas dan sulit dijangkau menjadi acuan pembanding yang setara dalam kunjungan kerja (kunker) pihaknya.

Faktanya  menurut mereka, layanan kesehatan masyarakat melalui pemerintah daerah dinilai cukup bagus dan berhasil.

“Kita nilai Provinsi Kalsel cukup bagus layanan kesehatan melalui BPJS-nya,” ujar pimpinan rombongan Komisi E DPRD DKI, Muhammad Asraff Ali, usai sharing banding bersama Komisi IV DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Jumat (2/2/) pagi tadi.

Berdasarkan informasi dari hasil pertemuan resmi dua komisi berbeda daerah ini menurutnya, bahwa pemerintah daerah senantiasa konsisten untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakatnya, meski berada di pelosok-pelosok hingga harus menempuh jalur transpotasi sungai, darat, udara, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Sedang problema pokok BPJS adalah sama se Indonesia, diantaranya persoalan ketatnya anggaran, data-data masyarakat itu sendiri maupun institusi pemberi pelayanaan yang diupayakan untuk dapat memberikan akses layanan yang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan undang-undang utamanya pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI

“ Jadi problematikanya sama, tetapi tingkat kesulitannya yang berbeda. Hal inilah yang menjadi fokus kita untuk belajar dan sharing dengan Kalsel,” Muhammad Asraff.

Sedang Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidi Fauzie, mengatakan, kunker Komisi E DKI Jakarta hari itu bertujuan untuk sharing substansi pelayanan kesehatan, terutama malalui BPJS.

Dengan penduduk DKI 17 juta jiwa dan APBD Rp 77 triliun rupiah, sebut dia, menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Tapi faktanya jasa layanan kesehatan nasional melalui BPJS memiliki problematika yang sama, karena masyarakat  Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI di ibukota menginginkan pelayanan yang lebih baik lagi dari yang didapat saat ini.

Salahsatunya adalah kesamaan pada saat pasien PBI yanga memilik kartu BPJS dikelas III dan bersangkutan meminta di kelas yang lebih baik maka diharuskan  untuk membayar selisih kekurang diatas dan umumnya masyarakat  disana mau membayar itu.

Politisi PKB ini menjelaskan, masalah BPJS yang muncul hampir sama se Indonesia, yaitu, keterlambatan klaim rumah sakit kepada BPJS, termasuk di Kalsel beberapa tahun lalu. “ Tapi untuk sekarang hal itu sudah dapat teratasi karena koordinasi antara rumah sakit, BPJS, dinas kesehatan dan DPRD,” pungkasnya (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.