Page 50 - Warta Dewan - Januari 2021.cdr
P. 50

Komisi II Dalami Raperda Perkebunan
                         Berkelanjutan Ke Kalteng


                                                            22 Januari 2021
               P      alangkaraya – Komisi II   Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil
                                            Perkebunan Ir. Evangelis, M.Si, beserta
                      D P R D   P r o v i n s i
                      Kalimantan  Selatan   jajarannya  di  Aula  Kantor  Dinas
                                            Perkebunan  Provinsi  Kalteng,  Jum’at
           melakukan  kunjungan  ke    Dinas
                                            (22/1).
           Perkebunan  Provinsi  Kalimantan
           Tengah  terkait  dengan  pembangunan   Dikesempatan  itu,  H.  Haryanto
           sektor perkebunan yang telah berjalan   menyampaikan  beberapa  hal  yang
           baik di Provinsi Kalimantan Tengah.  menjadi  pokok  bahasan  yang  saat  ini
                                            m e n j a d i   f o k u s   d a r i   P r o v i n s i
               Rombongan  Komisi  II  DPRD
                                            Kalimantan  Selatan  yaitu  terkait
           Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang
                                            dengan  pengembangan  sektor
           dipimpin  oleh  H.  Haryanto,  SE                                                   Berkelanjutan.  Dari  jaman  Bapak   sesuatu  kearifan  lokal,  meskipun  di
                                            perkebunan.
           mewakili Ketua Komisi II bersama Plt.                                               Gubernur Teras Narang, hingga beliau   aturan  ada  problem,  itu  yang  harus
           Sekretaris  Dinas  Perkebunan  dan    “Memang harus kita akui bahwa                 keliling dunia untuk mempresentasikan   disinkronkan salah satunya”, ujarnya.
           Peternakan  Provinsi  Kalimantan   kalteng  termasuk  Provinsi  pertama             Perda  itu.  Paling  tidak  beliau  paham
                                                                                                                                     Sebagaimana diketahui, Provinsí
           Selatan Ir. Rina Savita serta jajarannya   punya  Peraturan  Daerah  tentang        betul filosofinya seperti apa. Bagus juga
                                                                                                                                 Kalimantan  Tengah  merupakan  salah
           diterima  oleh  Kepala  Bidang   P e m b a n g u n a n   P e r k e b u n a n        sharing untuk perbaikan perda yang kita
                                                                                                                                 satu  yang  menjadi  komodití  utama
                                                                                               bahas di Kalsel”, ujar politisi dari Partai
                                                                                                                                 berupa kelapa sawit dan karet. Selain
                                                                                               PKS ini.
                                                                                                                                 dua  komodití  utama  tersebut,  sektor
                                                                                                    Terkait  materi  yang  didapat,   Perkebunan  di  Provinsi  Kalimantan
                                                                                               Haryanto  menambahkan,  masing2   Tengah  juga  memiliki  kelapa,  kopi,
                                                                                               daerah dalam prakteknya berbeda beda,   kakao  dan  lada  yang  cukup  dominan
                                                                                               misalkan secara aturan.           yang  memiliki  tingkat  produktifitas
                                                                                                    “Misalnya  pabrik  tanpa  kebun
                                                                                                                                 yang  tinggi,  yang  dapat  memberikan
                                                                                               tidak  di  perbolehkan  tapi  disini  lebih
                                                                                                                                 kesejahteraan  kepada  masyarakat
                                                                                               menguntungkan  bagi  petani  karena
                                                                                                                                 k h u s u s n y a     p e t a n i
                                                                                               harganya  tinggi,  kemudian  cash.  Ini
                                                                                                                                 kebun.(timhumasdprdkalsel)




                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
             www
             www
             www
             www
             www.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.id/.dprd.kalselprov.go.i
             www
             www
             www
             www
             www                          humas_dprdkalsel       DPRD Prov. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel. Kalsel
             www
             www
             www
             www
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                                                 DPRD Prov
                                                                 DPRD Prov
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
                                          humas_dprdkalsel
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55