Wakil Rakyat Dorong Peningkatan Performa PT Jasindo
Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui ketuanya, Imam Suprastowo, dorong PT Jasindo untuk meningkatkan performanya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal tersebut diungkapkan Imam pada saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong dan PT Jasindo di ruang rapat Komisi II pada Rabu, (24/08) siang.
Lebih lanjut, ungkap Imam, rapat kali ini dilaksanakan seiring dengan bergulirnya keluhan dari para petani di Kabupaten Tabalong yang tidak dapat mendaftarkan dirinya pada sistem pendaftaran online asuransi di PT Jasindo.
Hal itu, menurut kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, Muhammad Mugeni, diduga ada upaya oleh pihak PT Jasindo Kabupaten Tabalong untuk menghalang-halangi para petani untuk mendaftarkan diri.
Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, Muhammad Mugeni sempat mebacakan bukti percakapan singkat WhatsApp dengan pegawai PT Jasindo Tabalong, yang menyebutkan bahwa ditolaknya pendaftaran para petani, dikarenakan sebelumnya para petani sudah pernah satu kali melakukan klaim.
Kendati demikian, pihak PT Jasindo membantah hal tersebut, menurut mereka sampai dengan sejauh ini, pendaftaran masih dibuka. Terlebih, menurut mereka, pendaftaran dilakukan secara online, sehingga dapat diakses secara terbuka.
Menanggapi beberapa hal tersebut, Imam Suprastowo berharap jangan sampai ada upaya untuk menghalang-halangi petani dalam melakukan pendaftaran asuransi. Tambahnya, jika pun permasalahannya ada pada teknis dan sistemnya, ia berharap segera untuk diperbaiki.
“Sebagai BUMN, PT Jasindo jangan hanya mengejar keuntungan dan terlalu berorientasi pada provit, akan tetapi betul-betul menjalankan kewajibannya melindungi para petani sesuai amanat pemerintah,” ujar Imam Suprastowo tegas.
Ia berharap permasalahan ini secepatnya dapat diatasi, Imam mengatakan bahwa DPRD tidak segan-segan untuk membawa permasalahan ini ke tingkat kementerian jika memang benar-benar ada upaya menghalang-halangi petani mendapatkan klaim asuransinya.
