Tingkatkan Perekonomian Daerah Kalsel, Komisi II DPRD Kalsel Optimalkan Harmonisasi Antar SKPD
Tapin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) kunjungi Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Tapin, Jum’at (25/8) pagi, untuk monitoring terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat di Tapin.
Sekretaris Disdag Kabupaten Tapin, Muhammad Zaini Walaidi Rahmat, mengatakan terdapat beberapa pasar di Tapin yang perlu pembenahan karena sempat lama terbengkalai dan beberapa perlengkapan pasar sudah banyak hilang.
“Ada beberapa pasar di Tapin ini yang perlu dibenahi,
kondisi toko, toilet, mushola, hingga kantor wakil UPT sudah rusak,” ujar Muhammad Zaini.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Iskandar Zulkarnain, mengatakan akan mengupayakan menyampaikan hal ini nantinya di rapat Badan Anggaran.
“Pemikiran kita harus fokus pada kepentingan rakyat. Kami akan memperjuangkan hal ini di Banggar, karena pasar ini sangat penting, perlu dibenahi agar bisa kembali dimanfaatkan untuk membantu perekonomian masyarakat Tapin,” ujar Iskandar.
Selain pengelolaan pasar, Komisi II DPRD Kalsel juga membahas terkait strategi pemasaran produk lokal Tapin. Anggota Komisi II DPRD, Karlie Hanafi menuturkan harmonisasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalsel.
“Kalo perdagangan kan untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran, tapi kalau produknya, misal produk pertanian, itu ingin ditingkatkan menjadi komoditi, itu tentunya harus ada harmonisasi kelembagaan, nanti kita akan sentuh juga SKPD mengenai pertanian untuk meningkatkan kualitas, dan kalau memang memenuhi kualitas maka kita usulkan. Contohnya kan cabai hiyung dari Tapin ini, itu sudah dijadikan PT ABC Heinz Indonesia sebagai bahan baku saus mereka,” ujar Karlie.
Pada kesempatan ini, Komisi II juga mengunjungi Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) di Kandangan. Sekretaris Distan Kabupaten HSS, Farid Nasaruddin mengatakan saat ini hampir 90 persen warga HSS memiliki mata pencaharian sebagai petani.
“Setahun panen 2 kali, tapi kendala kita di irigasi, saat ini yang bendungan Amandit belum selesai. Primernya, sekundernya, tersiernya, padahal ada yang perlu dialiri itu 5000an,” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen untuk memperjuangkan percepatan pembangunan irigasi tersebut agar HSS kembali bisa mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu provinsi lumbung pangan nasional.
