Monitoring Perbatasan, Komisi I Perhatikan Dampak Sosial Akibat Pandemi
Kalteng-Agar terjadinya koordinasi dan sepemahaman yang baik dalam hal percepatan memutus mata rantai Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel gelar dialog bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng, Jumat (26/06/20)
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., mengatakan bahwa kunjungan ini adalah lanjutan dari kegiatan Komsi I DPRD Kalsel evaluasi dan monitoring seluruh Kabupaten di Kalsel khususnya yg ada di perbatasan, “Kami ingin melihat dampak sosial di seluruh Kabupaten dan Kota di Kalsel dan tidak luput juga di perbatasan antar Provinsi agar penangan bisa terkoordinasi dan menjadi maksimal,” ujarnya.
Komsi I DPRD Kalsel dalam hal ini juga ingin memastikan langsung kekhawatiran para pedagang dan angkutan logistik yang cemas bila mana melewati perbatasan harus memiliki surat hasil rapid test, “Saya mendapat keluhan warga yang takut, karena biaya rapid test lumayan mahal yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka.” Ujar Anggota Komis I DPRD Kalsel, H. Hasanuddin Murad, S.H. Ia mengimbau agar persoalan semacam ini bisa menjadi perhatian pemerintah di tiap perbatasan agar tidak menjadi konflik di tengah pandemi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Ir. Eskop menyampaikan berkaitan dengan pandemi ini sejak Maret 2020 yang lalu sudah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 di Bartim dan sudah membentuk 5 posko termasuk di pintu gerbang perbatasan atara Kalsel dan Kalteng. Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan di tiap-tip posko tidak lain adalah untuk memutus mata rantai Covid-19, “Pemeriksaan ini bukan untuk mempersulit warga keluar-masuk ke Kalteng, walau pun akhirnya kita kecolongan yang mana jumlah positif Covid-19 di Bartim perhari ini sudah 16 orang,” ujarnya.
Menurutnya untuk di Bartim sendiri tidak menggunakan pemeriksaan rapid test di setiap perbatasan, terlebih untuk angkutan sembako karena dianggap prioritas, pemeriksaan hanya berfokus pada suhu tubuh dan kelengkapan protocol Kesehatan lain seperti masker, “Kita di sini selalu melaksanakan pemeriksaan menggunakan alat pengukur suhu, jika di atas normal maka akan diberi dua pilihan, kembali atau di rujuk ke Rumah Sakit, jika tidak memiliki masker, langsung kami beri dengan persediaan masker di posko,” jelas Ir. Eskop.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Dra. Hj. Rachmah Norlias mengharapkan agar koordinasi bisa berjalan baik sehingga bisa memberikan langkah-langkah yang baik untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel dan di Kalteng.
