Berita DewanBerita UmumKomisiRapat

Komisi III DPRD Kalsel Gelar Rapat Kerja Bersama Dinas Perkim dan DLH Terkait Program Rencana Kerja T. A 2023

Banjarmasin – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Rencana Kerja terkait Program Kerja Tahun Anggaran 2023 bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Komisi III, Rabu (2/11) Pagi.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H.M. Rosehan NB, SH. bersama Anggota Komisi III lainnya mempersilahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel untuk menjelaskan masing-masing program rencana kerja tahun 2023.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalsel Ir. Mursyidah Aminy, MT. didampingi pejabat struktural kainnya memaparkan, rencana program kerja diantaranya meliputi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalsel khususnya penyediaan Sarana, Prasarana, Fasilitas Umum dan Permukiman dengan jumlah Pagu Anggaran Tahun 2023 sekitar kurang lebih 36 milyar.

Dilain pihak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel yang membawahi UPT Labolatorium Lingkungan dan UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula Hanifah Dwi Nirwana memaparkan bahwa untuk program kegiatan tahun 2023 terdiri dari 11 program, 21 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan total pagu usulan kurang lebih 34 milyar.

Ditemui saat akhir kegiatan rapat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H.M. Rosehan NB mengatakan,merasa bersyukur telah menyelesaikan rapat bersama Dinas Perkim dan DLH Kalsel sungguh luar biasa proyek ini karena sangat menyentuh dan merasa bangga bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Dinas Perkim Kalsel hari ini semuanya bisa sejalan dengan Komisi III DPRD Kalsel, “yang mana aspirasi masyarakat yang diterima melalui reses, sosper dan wasbang disaring dan banyak berkaitan perkim ini”. Ungkap Rosehan politisi PDIP.

Walaupun nantinya dilapangan masih ada kendala minimnya anggaran. Menurutnya sangat disayangkan sekali karena anggaran khususnya untuk Dinas Perkim Kalsel yang telah disepakati pada saat pembahasan dengan Bappeda Kalsel beberapa waktu yang lalu dengan Pagu untuk Dinas Perkim tahun anggaran 2023 yang seharusnya 52 milyar ternyata pada hari ini terungkap hanya berkisar 36 milyar saja.

“Oleh karena itu kami bersepakat untuk menambah pagu anggaran tahun 2023 buat dinas Perkim Kalsel untuk menunjang kegiatan seperti bedah rumah, membuat jalan lingkungan, perbaikan titian dan lain-lain,” ujarnya

“Kami berharap kepada Bappeda dan juga Gubernur Kalsel sebagai kepala daerah bisa mengakomodir anggaran yang telah diajukan oleh Dinas Perkim Prov. Kalsel dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel sehingga sehingga apa yang diinginkan masyarakat bisa terlaksana,” pungkasnya.(humasdprd/sar)