Komisi II Dorong Kabupaten Tabalong Untuk Tambah Sahamnya di Bank Kalsel
Tanjung – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menambah penyertaan modal atau sahamnya di Bank Kalsel. Hal ini disampaikan oleh H. Haryanto, SE sebagai Ketua rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi Ekonomi dan Keuangan pada Kunjungan Kerjanya di DPRD Kabupaten Tabalong lusa lalu (Senin,16/8).
“Kami mengunjungi Kabupaten Tabalong bersilaturahmi sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah terutama di sektor ekonomi dan keuangan. Secara khusus melakukan koordinasi dalam hal menindaklanjuti terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 12/POJK.03/2020 yang mewajibkan peningkatan modal minimum menjadi Rp. 3 Triliun selambat-lambatnya hingga 31 Desember 2024. Untuk itu kami harapkan peran Kabupaten Tabalong agar bisa menambah komposisi sahamnya di Bank Kalsel” Katanya.
Lebih lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu untuk menyiapkan berbagai skenario serta mengkombinasikan semua opsi agar tercapai kewajiban pemenuhan modal inti tersebut, termasuk di antaranya yaitu melakukan pendekatan dan lobi-lobi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk secara bersama-sama saling bahu membahu di dalam pemenuhannya.
“Tentunya harapan bersama agar keberadaan Bank Kalsel selama ini jangan sampai berkurang peran dan kemanfaatannya disebabkan sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dikarenakan kebutuhan permodalan minimal yang tidak terpenuhi” tambahnya.
Kepala Cabang Bank Kalsel Tanjung, Ahmad Riyadi yang ikut berhadir dalam pertemuan membenarkan pernyataan tersebut dan menjabarkan bahwa saat ini saham yang dimiliki Kabupaten Tabalong hanya sebesar 8,33%.
“Posisi saham Tabalong sendiri itu di angka 8,33 % atau sekitar 111 miliar. Berdasarkan simulasi hasil perhitungan manajamen di kantor pusat kami bahwa Kabupaten Tabalong harus menyetorkan Rp.148.114.750.000 lagi. Sehingga share saham Kabupaten Tabalong totalnya menjadi Rp.260.230.000.000. Jadi harapannya 148 miliar ini bisa terpenuhi sebelum Desember tahun 2024 “ paparnya.
Selanjutnya ia juga menambahkan dividen saham atau pembayaran dividen yang dilakukan dalam bentuk saham tambahan dan bukan pembayaran tunai ini akan memberikan keuntungan bagi Kabupaten Tabalong.
“Dividen tahun 2019 untuk Kabupaten Tabalong sebesar 8,5 miliar. Untuk 2020 sebesar 12,3 miliar berdasarkan dividen Return On Asset (ROA) kami dikisaran 12,60 % ini sebagai keuntungan apabila modal itu disetorkan ke Bank Kalsel maka kita bisa memberikan return yang di atas bunga deposito” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong H. Jurni, SE yang memfasilitasi pertemuan ini menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bank Kalsel dan menyampaikan sikap dari institusinya terkait permasalahan ini.
“Soal pemenuhan modal terhadap Bank Kalsel, sikap dari DPRD Kabupaten Tabalong konsisten untuk selalu mendorong Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penambahan penyertaaan modalnya. Hal tersebut berdasarkan penilaian dan pengamatan selama ini bahwa keuntungan daerah dari hasil penyertaan modal lebih menjanjikan jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya yang ada” Katanya.
Tidak hanya sampai di situ DPRD Kabupaten Tabalong yang juga memiliki fungsi pengawasan ini, selain berjanji akan berkoordinasi dengan stakholder terkait untuk menggali potensi-potensi lain yang bisa dimaksimalkan dalam menambah penyertaan modal di Bank Kalsel, juga mengeluhkan beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini.
“Ada beberapa hal saat ini yang menjadi fokus dari DPRD Kabupaten Tabalong di sektor ekonomi dan keuangan yakni antara lain terkait dengan persentase lumpsum payment point PT. Adaro Indonesia yang berharap ada perubahan komposisi pembagian antara daerah penghasil yaitu Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dengan Provinsi penghasil yaitu Kalimantan Selatan yang selama ini dinilai belum berpihak kepada daerah penghasil” keluhnya.
