Ketua DPRD Hadiri HUT Bhayangkara ke 74

Banjarmasin-Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke-74 Tahun 2020 diperingati Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) secara sederhana dan rangkaian kegiatannya mengacu pada protokol kesehatan, di Aula Matilda Mapolda Kalsel, Rabu (01/06/2020).

Peringatan HUT Bhayangkara yang dilakukan secara virtual tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo selaku inspektur upacara dari Istana Kepresidenan, dan diikuti oleh 34 Polda dan 493 Polres se Indonesia. 

Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor dan Ketua DPRD Kalimantan Selatan Dr. (HC). H. Supian HK, SH, MH, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, serta para petinggi di jajaran Polda Kalsel.

Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo, atas nama rakyat, bangsa, dan negara mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di manapun bertugas. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, pengorbanan, dan sumbangsih saudara-saudara sekalian dalam rangka menjaga keamanan, menjaga ketertiban dalam menegakkan hukum, serta dalam memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Marilah kita mendoakan untuk para prajurit yang gugur dalam tugas agar diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan kepada seluruh personel Polri dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan”, ucap Jokowi. 

Selanjutnya, di masa pandemic Covid-19 ini, Jokowi mengajak semua harus terus berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi. 

“Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat-sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran mabes dan polda, polres dan polsek, sampai bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan”, ujarnya.

Dia mengajak personel Polri agar aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, tetap aman, dan damai.

“Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi”, pintanya. 

Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis, namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum, dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat.

Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerja sama serta tidak ragu menindak tegas pihak-pihak yang berniat memperkaya diri atau korupsi dana bantuan Covid-19.

“Bila ada mens rea-nya ya harus ditindak, silakan digigit saja. Apalagi situasi krisis seperti ini tidak boleh ada satupun yang main-main,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut presiden, sinergitas antarpenegak hukum adalah hal yang urgent mengingat ada dana senilai Rp 695,2 triliun sebagai alokasi penanganan Covid-19 yang harus diawasi penggunaannya. Karenanya, Presiden menekankan soal aspek pencegahan yang harus lebih dikedepankan.

“Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Silakan digigit saja apalagi dalam situasi krisis sekarang ini tidak boleh ada satupun yang main-main,” kata Jokowi. 

Namun demikian, Jokowi juga mengingatkan kembali agar Polri tidak melupakan berbagai agenda strategisnya. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan.

“Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara”, ujarnya.

Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020, di bulan Desember. Selain tugas yang sama pernah dilakukan di pilkada serentak 2017 dan 2019, kali ini juga harus menjaga protokol kesehatan. 

“Saya tahu tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik”, tandasnya. (mrh/humasdprdkalsel)