Kehadiran FMPI Kotabaru Tak Diterima DPRD Kalsel

Kehadiran FMPI Kotabaru

Tak Diterima DPRD Kalsel

Banjarmasin,

Akibat tak bisa menyampaikan aspirasinya pada wakil rakyat di tingkat satu, perwakilan sarikat pekerja dan kepala desa serta Forum Masyarakat  Feduli Investasi (FMPI) Kotabaru, mengaku sangat kecewa.

Pasalnya, sejak Pukul 10.00 Wita pagi, rombongan dari kabupaten yang kini sedang resah akibat adanya penutupan izin tambang biji besi itu sudah berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, untuk bisa bertemu dengan para anggota dewan guna menyampaikan aspirasi mereka.

Tetapi kendati sudah menunggu sejak pagi hingga pukul 12.00 siang, Namun gagal. karena kehadiran mereka hari itu tak diterima.

“ Kita benar-benar sangat kecewa. Karena kedatangan kita tak disambut dan bahkan tak diterima. Padahal kita ingin menyampaikan beberapa aspirasi warga kota Kotabaru,” ujar pimpinan rombongan, Saidudin, saat memberi keterangan pers, di kawasan gedung dewan, Rabu (31/1).

Tetapi karena kehadiran pihaknya hari ini tak disambut wakil rakyat di provinsi maka dengan berat hati mereka akan kembali ke Kotabaru dan tak akan lagi kembali kecuali jika diundang.

“ Seteleh hari ini kita tidak ditemui oleh anggota dewan disini, besok kita tak mau lagi kesini, kecuali mereka yang undang,” cetus Saidudin, diamini beberapa rekannya saat itu.

Dihadapan puluhan awak media, Saidudin yang juga mantan anggota dewan Kotabaru, membeberkan aspirasi yang dibawa rombongannya tak lain, soal keresahan ribuan tenaga kerja yang tergabung dalam

SPSI kabupaten yang kini terancam pemutusan hubungan kerja akibat adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT SILO yang sebenarnya sudah disetujui kementerian masih mengganjal di tingkat provinsi untuk penggunaannya.  Sehingga dampaknya bakal terjadi PHK besar-besaran.

Menurutnya, saat ini, sudah ada 700 pekerja yang dirumahkan, dan sisanya 300 masih menunggu keputusan perusahaan, artinya, terdapat 2000 KK yang kesulitan prekononian.

Padahal kata dia lagi, 70 persen para pekerja itu berasal dari Pulau Sebuku

Selain itu, dia juga mempertanyakan konsistensi pemerintah, yangmana satu sisi gencar mempromosikan masuknya investasi. Tetapi satu sisi, investor yang sudah menanamkan modalnya sejak 14 tahun berjalan, bahkan, sudah membangun smelter senilai 2 triliun rupiah dan 80 persen selesai justru tidak dijaga keamanan berinvestasinya.

“ Ini mau diapakan. Inilah yang ingin kami sampaikan pada dewan tingkat provinsi ini,” tapi nampaknya tidak disambut. Padahal kami sudah mengajukan surat permohonan audience, sejak 27 Desember 2017 tadi,” kata Saidudin.

Dari itu, sekali lagi dia mengingatkan, bahwa saat ini masyarakat di Pulau Sebuku dan Pulau Laut, sudah sangat resah karena melemahnya prekonomian akibat dampak dari terhentinya kegiatan perusahaan yang ada disana.

Adanya keinginan warga Kotabaru untuk beraudien pagi itu, Ketua Komisi II  DPRD Kalsel, Suwardi Sarlan, mengaku menyambut baik. Hanya saja, dirinya tak berani menerima secara resmi. Dikarenakan belum ada disposisi dari pimpinan dewan yang resmi  menunjuk Komisinya untuk memampung aspirasi yang akan disampaikan. “ Kita siap saja, tapi karena tidak ada perintah dari pimpinan kita tidak bisa,” sebut Suwardi Sarlan. (*)