DPRD Tanbu dan HSS Konsultasikan Pelaksaan Sosper dan Penyusunan APBDP 2021 Ke DPRD Prov. Kalsel
Banjarmasin, humas- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terima kunjungan (Kunker) dua DPRD yaitu DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). diruang rapat BP Perda Lantai I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Senin, 30/8/21.
Kunjungan kerja tersebut membahas dan menggali informasi tetang mekanisme pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapat Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2021 dan mekanisme Sosialisasi Perda (Sosper). Rombongan diterima oleh Wakil Ketua Komisi III HM. Rosehan Noor Bahri, SH dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dra. Hj. Rahmah Norlias beserta anggota lainnya.
Dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu diikuti oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) H. Hasanuddin bersama anggota lainnya.
H. Hasanuddin mengungkapkan tujuan kunjungan kerja ini adalah percepatan pelaksanaan program Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan Tahun 2021 dan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dana Bagi Hasil (DBH) sampai saat ini belum dicairkan kepada Kabupaten Tanah Bumbu, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”. Karenanya, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempertanyakan kejelasan dana bagi hasil tersebut.
“Kami berharap DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk bisa mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesegeranya membayar DBH yang sudah memasuki triwulan II.” ujarnya.
Dilain pihak Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rahmad Hariyadi menjelaskan tujuan kunker ini terkait dengan mekanisme pelaksanaan Sosper dan kegiatan wawasan kebangsaan.
“Saat ini kami sudah merencanakan mengenai sistem penganggaran kegiatan Sosper dan insyaallah tahun 2022 bisa diterapkan dan dilaksanakan,” jelasnya.
“Kami juga berharap Di tahun 2022 nanti bisa melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan,” tambahnya lagi.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Rosehan Noor Bahri mengapresiasi kedatangan dua DPRD Kabupaten ini.
“ Alhamdulillah pertemuan pada hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berbagi cerita bagaimana tata cara pengelolaan APBD dari tahap awal sampai penyelesaian sehingga bisa disinkronisasikan terhadap anggaran yang dibelanjakan yang berpihak terhadap masyarakat,” jelasnya.
“ Termasuk upaya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran diantaranya melakukan pertemuan dengan konstituen di dapil masing-masing melalui sosper dan wawasan kebangsaan ini,” tambahnya lagi. (humasdprd/sar).
