Datangi DPRD Bali, Komisi IV Cari Terobosan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Kalsel

Denpasar – Untuk menekan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan (Kalsel) , Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel berupaya mencari terobosan-terobosan baru terkait program peningkatan kesejahteraan rakyat melalui studi komparasi ke DPRD Provinsi Bali, Senin, 28/04/2025.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, rombongan diterima oleh Sekretaris DPRD Provinsi Bali yang diwakili Analis Keuangan Pusat dan Daerah Unit Substansi Akutansi dan Pelaporan, Ni Ketut Alit Suryatni, SE, MAP bersama Analis Sub Bina Mental Spritual Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali, Ida Bagus Buddha.

Usai pertemuan, H. Gusti Iskandar SA, mengungkapkan, bahwa yang mendasari pertemuan ini adalah keinginan Komisi IV untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kalsel. Bali dipilih karena secara umum dinilai memiliki banyak sesamaan dengan Kalsel, baik dalam jumlah kursi di DPRD, jumlah penduduk, dan postur APBD yang tidak terlalu jauh berbeda.

“Ternyata banyak program terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bali. Dan Bali, jumlah penduduk tidak terlalu besar hampir sama dengan kita Kalimantan Selatan. Kemudian DPRD nya juga sama, 55 orang. Dan kemudian juga postur APBD nya juga hampir berimbang. Sehingga kita tidak terlalu ada perbedaan-perbedaan yang cukup jauh”, ujar politisi kawakan Partai Golongan Karya (Golkar).

Yang menarik yang didapatkan dalam pertemuan tersebut, tutur Gusti Iskandar, di Pemprov Bali ternyata ada petunjuk teknis (juknis) dari Sekretaris Daerah (Sekda) selaku TAPD yang digunakan untuk mendukung pemenuhan permohonan masyarakat dengan memanfaatkan dana hibah.

“Tentunya dasar hukum apa andai kata Anggota DPRD itu menyampaikan suatu program ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan sehingga Pemda bisa melakukan supporting, untuk melakukan pemenuhan program permohonan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yang didapat, ternyata disini ada juknis (petunjuk teknis) yang dikeluarkan oleh Sekda, TPAD, kemudian dilakukan persetujuan oleh Pak Gubernur ya selesai. Dan bentuk kegiatannya itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat”, urai mantan Anggota DPR RI 3 periode.

Sekretaris Komisi IV Bambang Yanto Permono menambahkan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Pemprov Bali sangat bagus dalam pengelolaan dana hibah. Karena itu, dirinya berharap hal ini dapat diadopsi oleh Pemprov Kalsel yang tidak saja terkait keagamaan namun juga mencakup infrastruktur.
“Hibah disini bukan hanya kegiatan keagamaan saja juga ada infrastrukturnya. Itu ditangani oleh PU (Dinas Pekerjaan Umum) melewati Bagian Umum. Bahkan saking antusiasnya, Kesra disini menempatkan stafnya di dewan untuk memilah-milah dana hibah tersebut”, terang politisi Partai Demokrat.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel Fakthan menyatakan, pihaknya akan amati, tiru dan modifikasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Provinsi Bali terkait kesejahteraan rakyat.
“Kuncinya adalah bagaimana sinergitas antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa terjalin melalui pemenuhan-pemenuhan usulan yang nantinya akan diakomodir di APBD Provinsi Kalimantan Selatan”, ujarnya.