Batola — Di tengah upaya pemerintah memperkuat kualitas pelayanan publik, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) hadir langsung ke lapangan, memastikan pelayanan masyarakat benar-benar dirasakan hingga ke wilayah pelosok. Melalui kegiatan monitoring yang dilakukan Komisi I, semangat pelayanan publik yang membumi itu kembali ditekankan agar tak berhenti di tataran administrasi.
Kamis, (30/10/2025), rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel berkunjung ke Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala (Barito Kuala). Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, H. Rais Ruhayat, dengan tujuan memantau langsung penyelenggaraan layanan publik di kecamatan. “Kami hadir untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan cepat, tepat, dan tanpa hambatan birokrasi,” ujar Rais saat membuka pertemuan dengan jajaran kecamatan.
Camat Anjir Muara, Hj. Titien Hariyati, menyambut hangat kedatangan rombongan. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa pihak kecamatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga, mulai dari administrasi kependudukan, surat-menyurat, hingga koordinasi pelayanan dasar.
Namun, Titien tak menampik masih adanya kendala yang dihadapi, terutama kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan kerja yang sudah menua, sehingga memengaruhi kecepatan pelayanan.
“Kami selalu berusaha memberi pengertian kepada masyarakat bahwa tidak semua urusan bisa diselesaikan di kecamatan. Misalnya, untuk pengaktifan BPJS, masyarakat kami arahkan langsung ke Dinas Sosial,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Mal Pelayanan Publik serta mobil pelayanan keliling sangat membantu mempercepat layanan, meski jumlah armada yang tersedia masih terbatas.
Menanggapi hal itu, Komisi I mendorong agar penempatan mobil layanan keliling dilakukan lebih strategis, terutama di titik-titik yang jauh dari pusat kecamatan seperti kawasan tugu perbatasan atau daerah rawan akses. Menurut Rais Ruhayat, upaya kecil seperti ini dapat meningkatkan pemerataan pelayanan. “Terkait pelayanan di kantor kecamatan masih ada yang perlu dibenahi. Walau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilainya sudah cukup baik, harapan kita tentu saja agar tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, karena itu menjadi tolok ukur kita dalam menilai pelayanan publik,” tegasnya.
Kunjungan ini juga menjadi cerminan kepedulian DPRD Kalsel terhadap kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah. Di tengah tekanan ekonomi dan pergeseran layanan ke sistem digital, warga di kecamatan seperti Anjir Muara masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur dan akses. Karena itu, dukungan SDM, sarana, dan teknologi pelayanan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tak tertinggal dalam pelayanan dasar yang semestinya mereka terima.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kalsel berkomitmen membawa hasil temuan lapangan ini ke rapat kerja bersama SKPD terkait, untuk dijadikan dasar penyusunan pokok pikiran dewan (pokir) dan rekomendasi kebijakan ke depan. Semua langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien di Kecamatan Anjir Muara dan seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
