Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (11/8) di ruang rapat Komisi II DPRD Kalsel.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi ini menghadirkan berbagai mitra kerja terkait, antara lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov Kalsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Bappeda, BPKAD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalsel, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, serta Dinas Perindustrian.
Agenda pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas dan efisiensi anggaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah, terutama pada sektor ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan industri. Selain itu, rapat juga membahas langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi atau yang disapa akrab Paman Yani, menegaskan pentingnya pembahasan KUA-PPAS secara matang untuk memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran.
“KUA-PPAS ini merupakan fondasi awal penyusunan APBD 2026. Kami ingin memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah. Sinergi dengan seluruh mitra kerja menjadi kunci agar pelaksanaan program nanti berjalan optimal,” ujarnya.
Paman Yani juga menambahkan bahwa Komisi II akan terus mengawal proses perencanaan anggaran ini hingga tahap akhir, agar alokasi dana yang disepakati dapat memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
