Yogyakarta — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka menggali informasi dan strategi terkait pengelolaan program kesejahteraan rakyat, khususnya dalam upaya penurunan angka kemiskinan di daerah. Senin (23/06/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi DIY. Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah disambut dengan hangat oleh Kabag Persidangan DPRD Prov. D.I. Yogyakarta Tri Suyutiyanto, S.Pd.
Gusti Iskandar mengungkapkan bahwa meskipun APBD DIY jumlahnya tidak sampai separuh dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, namun pencapaian dan fokus pemerintah DIY dalam mengurangi angka kemiskinan patut dijadikan contoh.
“Dengan status daerah istimewa, DIY mendapatkan sejumlah keistimewaan yang dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan masyarakat. Kami melihat, walaupun anggaran mereka lebih kecil, namun hasilnya signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. Ini yang perlu kita tiru. Jangan sampai kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan tidak turut menurun,” ujarnya.
Selaras dengan Gusti Iskandar, Anggota Komisi IV, Nor Fajri, dirinya menyoroti peran penting keharmonisan antar lembaga dalam mendukung pembangunan kesejahteraan rakyat di DIY.
“Jogja mendapat APBD dari keistimewaan sejarah, namun mampu fokus pada pembangunan masyarakat. Hubungan antar lembaga seperti legislatif dan eksekutif juga sangat harmonis. Ini yang kami harapkan dapat terjadi juga di Kalimantan Selatan,” katanya.
Sementara itu, pihak DPRD DIY melalui Kabag Persidangan DPRD Prov. D.I.Yogyakarta Tri Suyutiyanto menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam penurunan angka kemiskinan adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk program tersebut antara lain pelatihan kewirausahaan serta pengembangan sektor ekonomi kreatif yang melibatkan langsung masyarakat di tingkat bawah.
