Kemendikbud Wacanakan Pembelajaran Luring Mulai Bulan Juli, Komisi IV Pantau Kesiapan Sekolah
17 April 2021

Komisi IV (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus perdalam kajian mengenai wacana pembelajaran sekolah secara luring (luar jaringan) pada bulan Juli mendatang oleh Kemendikbud. Komisi yang membidangi tentang kesejahteraan rakyat yang bermitra dengan Dinas Pendidikan ini terus berupaya melakukan pemantauan kesiapan sejumlah sekolah di Kalsel.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Iberahim Noor, S.E., pada kunjungan kerja (kunker) Komisi IV di SMAN 1 Bati-Bati, Tanah Laut pada Jumat, (16/04) siang.

“Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk memantau kesiapan sejumlah sekolah yang ada di Kalsel, mulai dari standar protokol kesehatan hingga sarana penunjang lainnya. Sebelum ke SMAN 1 Bati-bati, sebelumnya dalam rangka kunker yang sama kami juga meninjau kesiapan SMAN 1 Alalak,” ucap H. Iberahim di sela audiensinya bersama pihak dewan guru SMAN 1 Bati-Bati.

Pada diskusi yang berkembang dalam audiensi tersebut, para dewan guru berharap melalui anggota Perwakilan Rakyat, berharap tidak hanya tenaga pengajar yang mendapatkan rencana vaksinasi, namun juga para pelajar yang ada, sehingga pencegahan menjadi 2 arah. Namun, seperti yang diketahui bersama, ada kendala yang cukup prinsip, yaitu vaksinasi Sinovac dalam dosisnya memiliki prosedur usia, yaitu mulai dari 18 tahun, “Sementara pelajar kita memililki usia yang beragam, untuk 18 tahun sendiri rata-rata kelas XII,” ujar Sutiyo, Kelapa Sekolah SMAN 1 Bati-Bati.

DPRD Kalsel, dalam audiensi tersebut menyatakan akan berupaya mencarikan jalan keluar terbaik. Hasil-hasil masukan dan temuan dalam audiensi ini nantinya akan dikomunikasikan bersama pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, sebagai upaya kerjasama steakholder untuk menyukseskan pembelajaran tatap muka. Sejalan dengan harapan Anggota Komisi IV, H. Athaillah Hasbi, S.Sos, S.H., ketika ditemui setelah audiensi menginginkan pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan lancar, “Baik guru maupun murid bisa terhindar dari Covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi kunjungan para Wakil Rakyat, Sutiyo mengaku senang atas kunjungan serta segala masukan yang ada, “Dan mohon bantuannya atas keinginan kami untuk dapat divaksin,” ucapnya. Harapan tersebut, menurutnya bukan hanya harapannya pribadi, namun juga mungkin adalah harapan guru-guru se-Kalsel, bahkan se-Indonesia menjelang pembelajaran tatap muka di bulan Juli yang akan datang.

Besarnya Potensi Perikanan Tanah Bumbu, DPRD Provinsi Kalsel kunjungi Pelabuhan Perikanan Batulicin
17 April 2021

Batulicin – Wakil ketua DPRD Kalsel bersama sejumlah anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kalimantan Selatan ( Kalsel ) menyambangi pelabuhan perikanan Batulicin, jum’at ( 16/4 ).

Besar potensi perikanan di kawasan Tanah bumbu menjadi perhatian khusus DPRD Kalsel, untuk terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Tanah Bumbu.

Bertempat di Aula perikanan Batulicin M.Syaripuddin menjelaskan, dengan adanya forum diskusi ini bisa memberikan kontribusi dan manfaat terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan serta menghasilakan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang menjadi kendala di daerah.

Pelabuhan Perikanan Batulicin memiliki peran sentral terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar, terlebih kapal kapal ikan yang bersandar di pelabuhan tidak hanya kapal dari kalimantan selatan tapi juga kapal luar pulau, seperti pulau Jawa dan Sulawesi yang tentunya menjadi nilai positif bagi pelabuhan, tuturnya.

Dalam kunjungan ini Komisi II mengikutsertakan Bidang dari Badan Keuangan Daerah ( Bakeuda ) Provinsi Kalsel, untuk melihat langsung kondisi Pelabuhan Perikaanan Batulicin yang merupaakan salah satu aset Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Kalsel, setelah pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi, yang di harapakan aset milik Provinsi ini tetap menjadi perhatian bersama agar kondisi fisik maupun pemanfaatannya dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Hasil kunjungan kerja hari ini menjadi bahan diskusi di komisi II, bersama pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis ke depan. (humasdprdkalsel)

Komisi III DPRD Kalsel Berharap Pembukaan Jembatan Alalak 1 Dapat Memecah Masalah Kemacetan
16 April 2021

Batola – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bidang kesejahteraan rakyat melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring pembukaan jembatan 1 kab. Barito kuala, Kamis (15/04).

M. Rosehan NB, S.H. mengungkapkan pada kunjungan kerja komisi III kali ini, ujicoba pembukaan jembatan 1 alalak di buka utuk mengurangi kemacetan yang akan dibuka pagi hari pada pukul 07.00 – 09.00 WITA disambung sore hari jam 16.00 – 18.00 WITA.

“Jadi pian-pian yang sering menggunakan arus lalu lintas sini agar bisa mengatur ritme perjalanan, karena apabila belum siap bisa terjadi kemacetan.” Ucap Rosehan.

Disisi lain anggota Komisi III Fahrin Nizar, ST, MT, menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk tetap menaati peratauran dan arahan dari petugas, “Marilah kita bersama-sama mentaati peraturan yang ada, mudah-mudahan jembatan Alalak 1 atau jembatan alalak lama ini bisa mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi momok masyarakat barito kuala khususnya handil bhakti, kami mengingatkan juga yang diperhatikan dari pembukaan jembatan ini adalah jamnya.” Ucap Fahrin.

Abuyaji Musrafin dari Balai jalan menambahkan pada hari ini jembatan alalak 1 yang kita minta dari pemerintah daerah untuk membukanya hari ini, ini dalam artian jembatan kita masih memungkinkan untuk dapat dilalui. Dilakukan dengan pengurangan beban, jadi dari pemerintah daerah mengijinkan yang bisa melalui untuk roda dua dan roda empat penumpang.

Wakil Rakyat HSU Bahas LKPJ Kepala Daerah Ke DPRD Provinsi Kalsel
15 April 2021

Banjarmasin – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Hulu Sungai Utara ( HSU ) Mawardi bersama – sama dengan anggota DPRD HSU, mengunjungi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) guna melakukan konsultasi permasalahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) kepala daerah, Kamis ( 15/4 ).

Terkait pembahasan LKPJ hari ini dengan DPRD provinsi Kalsel, Mawardi selaku pimpinan rombongan kali ini menerangkan bahwa, pertemuan kali ini guna menambah wawasan kami sebagai anggota DPRD Kabupaten HSU. Selama ini ada beberapa hal yang membingungkan kami terkait LKPJ kepala daerah ini, seperti Peraturan Pemerintah ( PP ) no.13 Tahun 2019 berbeda penjelasan nya dengan PP No.3 Tahun 2007. Dimana peraturan tebaru ini tidak tercantumkan secara langsung adanya rekomendasi DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima seperti di peraturan lama, tapi hanya mengatur bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima DPRD harus melakukan pembahasan LKJP, tidak mengatur adanya penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ tersebut, jelasnya.

Dari hasil konsutasi ini kami mendapatkan beberapa masukan dari Ketua DPRD Kalsel DR. (HC).H. Supian HK, SH, MH, bahwa antara PP No. 3 tahun 2007 dengan PP No. 13 tahun 2019 ini substansinya tidak jauh berbeda. Dari pertemuan yang diselenggarakan tadi banyak masukan yang kami terima, karena DPRD HSU tidak memungkinkan lagi untuk membentuk Panitia Khusus ( Pansus ) membahas LKPJ ini, akan tetapi kami disarankan agar kami melaksanakan, rapat koordinasi antara komisi – komisi dengan SKPD terkait sebagai mitra kerja komisi, tutupnya.

H. Supian HK yang memimpin acara pertemuan kali ini menjelaskan, pertemuan kali ini bermanfaat untuk saling mengisi dan memberi informasi antara kabupaten dengan provinsi, agar dapat saling mengisi untuk menghasilkan keputusan – keputusan yang lebih baik lagi kedepan nya, pungkasnya.

Di akhir kegiatan, wakil ketua DPRD Kabupaten HSU Mawardi menyerahkan plakat kepada Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, sebagai tanda telah terlaksananya koordinasi yang baik antara DPRD Kabupaten HSU dengan DPRD Provinsi Kalsel. (FH)

Komisi I Dorong Kesbangpol Kabupaten Tapin dan HSS Tingkatkan Peran Perempuan Dalam Bidang Politik
15 April 2021

Rantau – Rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam dunia politik di daerah menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Karenanya diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS) agar dapat berperan aktif mendorong peningkatan peran perempuan dalam bidang politik.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Hj. Rachmah Norlias disela kunjungan kerja komisi yang membidangi pemerintahan ke Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin dan HSS, dalam rangka monitoring pembinaan partai politik di daerah, kamis (15/4).

“Keterwakilan perempuan di Rantau dan Kandangan ini masih sangat kurang. Jadi kita harapkan bisa didorong dari Kesbangpol untuk bisa lebih meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik”, ujar politisi wanita dari Partai Amanat Nasional.

Disisi lain, H. Suripno Sumas dan H. Karlie Hanafi Kalianda mengharapkan Kesbangpol selaju pemegang dana hibah untuk parpol agar lebih aktif dalam memberikan pembinaan terhadap partai politik, khususnya pembinaan kepada petugas administrasi partai dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan partai. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Jangan sampai dana bantuan parpol tidak bisa dipergunakan secara maksimal oleh parpol dan dikembalikan ke kas daerah akibat ketidaktahuan petugasnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan parpol”, ujar politisi kawakan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin H. Ariffin sangat berterimakasih atas kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dan hasil pertemuan akan dikadikan masukan berharga bagi instansinya dalam melakukan pembinaan parpol ke depan.

“Kami berterimakasih atas kunjungannya dan masukan-masukan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Provinsi Kalsel terkait pembinaan partai politik di Tapin”, ucapnya.

Dari monitoring bersama mitra kerja Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, pembinaan partai politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan HSS, dinilai sudah dilaksanakan secara maksimal dan mendapatkan apresiasi bagus dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel. (timhumasdprdkalsel/mrh)