Warga diajak ciptakan peluang ekonomi dari pengelolaan sampah

Banjarmasin, kalselpos.com – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Suripno Sumas berharap konsep tata kelola lingkungan haruslah memperhatikan estetika lingkungan dimulai dari hal kecil dan sederhana minimal di tempat tinggal masing-masing.

Semua elemen masyarakat harus bisa bersatu dengan penuh kesadaran tinggi membantu pemerintah mengatasi persampahan sehingga persoalan lingkungan hidup, setidaknya kebersihan di Kota Banjarmasin mampu teratasi.

“Ya, aturan sudah ada bahkan keterlibatan di tingkat RT diharapkan bisa optimal,” ujar H. Suripno Sumas disela kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 2 tahun 2017 tentang lingkungan hidup, di Jalan Meratus Banjarmasin Tengah, Senin (05/07).

Diterangkannya, jika nantinya banyak keterlibatan RT minimal 5 orang pengurus dalam mendirikan bank sampah tentu ini banyak keuntungan, selain jauh lebih ekonomis, kreatif, inovatif dan bisa mengedukasi masyarakat lain bahwa sampah bukan lagi momok menakutkan jika bisa dikelola dengan baik, misalnya saja memisahkan sampah organik dan non organik, semua menghasilkan pendapatan ekonomi bagi warga.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin akan membantu agar pengelolaannya mudah, baik sarana prasarana dan keuangan.

“Sampah organik bisa diolah kompos atau pupuk untuk dimanfaatkan sendiri bahkan bisa di perjualbelikan termasuk non organik juga demikian,” terang politisi PKB ini.

Senada, anggota DPRD Kota Banjarmasin H. Deddy Sophian, SE yang ikut hadir dalam kegiatan sosper tersebut menegaskan, persoalan sampah ini sangat identik dengan kebersihan lingkungan yang klasik terkesan sulit diatasi, namun demikian seiring berjalannya waktu Banjarmasin secara perlahan tapi pasti jauh lebih bersih dan nyaman, semua itu tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat.

“Dulu sampah ini seakan menjadi momok, sekarang sebaliknya sampah ini justru menjadi nilai tambah yang ekonomis bagi masyarakat,” ujar Deddy.

Kemudian Pemerintah Kota Banjarmasin dan legislatif siap mendukung bahkan jika sampai kesulitan mendapatkan sarana pendukung hingga penjualanya maka DLH bisa membantu karena ada beberapa perusahaan besar yang siap membelinya kembali.

“Artinya ini menjadi peluang ekonomi jika direspon positif,” tukasnya.

Sumber : kalselpos.com