Wakil Rakyat Kalsel Terima Aspirasi Aliansi Perkerja Buruh Banua terkait Penolakan Kenaikan Harga BBM

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terima aksi unjuk rasa dari ratusan masa yang mengatas namakan diri sebagai Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) pada Rabu, (21/09) pagi.

Unjuk rasa yang bertajuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut digelar di depan ‘Rumah Banjar,’ dengan ditemui langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H.

Dalam unjuk rasa tersebut, ada enam poin yang menjadi tuntutan para Aliansi PBB, di antaranya yakni, (1) Tolak dan batalkan kenaikan harga BBM; (2) Tolak dan cabut Omnibuslaw – UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (3) Naikkan UMP Kalsel Tahun 2023, sebesar 13% s.d 15%; (4) Turunkan harga kebutuhan pokok, utamanya kebutuhan pandan, dan; (5) Memohon dan meminta pernyataan secara tertulis dari DPRD bahwa mendukung tuntutan aliansi, dan diantarkan langsung kepada Presiden RI.

H. Supian HK, menyatakan secara pribadi bahwa ia menerima tuntutan tersebut dan menolak segala kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang merugikan masyarakat dan akan memfasilitasi untuk menyerahkan surat tuntutan ke Jakarta dalam waktu dekat.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para aliansi buruh dan akan menyerahkan surat tuntutan ke Jakarta, saya minta nanti tiga orang mendampingi dari aliansi buruh,” ucap H. Supian HK.

Menindak lanjuti hal tersebut, H. Supian HK langsung menggelar audiensi bersama Aliansi PBB dengan mengundang perwakilan dari Pertamina dan pihak eksekutif di antaranya Biro Keuangan Pemprov Kalsel, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel.

Dalam audiensi tersebut, diputuskan bahwa DPRD Provinsi Kalsel dalam waktu dekat bersama dengan tiga orang perwakilan dari aliansi PBB akan menyerahkan surat tuntutan ke Presiden RI dan DPR RI.