Wakil Rakyat Kalsel Berkomitmen Tekan Angka Stunting di Banua
Banjarmasin – Tingginya prevalensi stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian khusus Wakil Rakyat “Rumah Banjar”. Karenanya, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, DR. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H. mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen dalam upaya menurunkan tingkat stunting yang ada.
Politikus senior Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa saat ini DPRD Provinsi Kalsel, melalui Komisi IV yang membidangi kesejahteraan masyarakat tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan stunting.
“Stunting ini bukan permasalahan yang ringan. Menangani stunting berarti menangani masa depan. Diharapkan dengan kita membuat payung hukum tersebut dapat menjadi acuan pemberantasan stunting. Termasuk untuk anggaran juga” ujar H. Supian HK.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan pers conference bertajuk dukungan Bank Indonesia terhadap program penurunan prevalansi stunting di gedung DPRD Provinsi Kalsel pada Jumat, (10/3) pagi yang turut dihadiri BKKBN Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel dan sejumlah wartawan yang tergabung dalam Press Room Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel.
Dalam pers conference tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo mengatakan bahwa pihaknya juga akan turut serta menekan angka stunting di Kalsel dengan sejumlah program, salah satunya ialah melalui CSR (Corporate Social Responsibility).
“Dukungan Bank Indonesia terhadap upaya stunting meliputi pengendalian inflasi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, menambah laju akselarasi digital, penyediaan uang rupian agar tetap beredar layak dengan jumlah yang tepat dan CSR,” papar Wahyu Pratomo.
Diketahui, Kalsel termasuk dalam 3 provinsi dengan tingkat penurunan angka stunting tertinggi. Sebelumnya menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalansi stunting di Banua berada di angka 30% yang mana angka tersebut melampaui rata-rata angka stunting nasional yakni 24%. Namun, di tahun 2022, mengalami penurunan yang signifikan hingga ke angka 24,6%.
Hal tersebut diapresiasi oleh H. Supian HK, menurutnya hal ini tidak luput dari upaya legislatif, eksekutif dan pihak-pihak lainnya yang selama ini bekerja keras menjalankan program-programnya. Tidak luput, ia juga menyinggung bahwa hal ini tidak lepas dari campur tangan para wartawan/media yang mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang positif dan membangun.
