Provinsi Bali Miliki Komitmen Tinggi Majukan Pendidikan
Provinsi Bali Miliki Komitmen Tinggi Majukan Pendidikan
Banjaramasin,
Kendati memiliki anggaran pendapatan daerah lebih kecil , namun Provinsi Bali dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan sektor pendidikan diwilayahnya.
Salahsatu satu contoh nyata yaitu berdirinya SMK dan SMK Bali Mandala Boarding School sejak 2011 lalu. Di mana sekolah tersebut menampung 100 persen pelajar miskin.
Sekolah ber-asrama tersebut sepenuhnya dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Sehingga posisi pelajar baik dari kalangan keluarga miskin hanya diminta memikirkan menggali ilmu semata.
Sedang urusan gaji guru, makan dan keperluan lainnya semua sudah dijamin pemerintah.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzie, di Banjarmasin, Senin (26/2).
Dia mengatakan hal diatas, sehubungan belum lama tadi bersama rekan komisinya didampingi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel melakukan studi banding ke sekolah di pulau dewata tersebut.
“Ini salah satu upaya Pemprov Bali memutus matarantai kemiskinan. Pemerintah setempat pun rela mengeluarkan anggaran Rp26 miliar per tahun untuk biaya operasional sekolah yang semua pelajarnya dari tidak terbatas baik dari keluarga miskin bisa diterima,” kata Yazidie.
Menurutnya, untuk mengukur pelajar yang benar-benar miskin, Pemprov Bali pun membentuk tim survei. Dari itu pula mereka memprioritaskan untuk menerima pelajar dari kalangan miskin berdasarkan hasil survei dan merekapun bisa mendapat pendidikan disekolah khusus itu.
Hasilnya, sebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, program yang dibuat Pemprov Bali bisa berjalan sangat baik dan membuahkan hasil.
Berdasarkan informasi pihak sekolah disana , sekitar 30 persen pelajar miskin kini dapat beasiswa untuk menuntut ilmu baik tingkat nasional maupun ke luar negeri.
Disinggung bagaimana SMA Banua Bilingual Boarding School di Kalsel? Yazidie berharap SMA di daerah ini bisa mengkombinasikan apa yang diterapkan di SMK dan SMA Bali. “Saat ini pelajar miskin di SMA Banua hanya mereka yang memilik berprestasi. Kedepan agar bisa menerapkan pelajar yang benar-benar miskin juga dapat memperoleh pendidikan di SMA Banua,” sarannya.
Terkait pendanaan saat ini SMA Banua hanya memberikan suntikan dana APBD senilai Rp11 miliar. Ini sangat jauh dibanding Bali yang berani mengucurkan Rp26 miliar.
Dari itupun Yazidie yakin jika pola tersebut diterapakan maka angka kemiskinan di Kalsel dapat ditekan. (*)