Menghadapi Perkembangan Kekinian, DPRD Kalsel Tingkatkan SDM
Jogjakarta – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan siap untuk menghadapi perkembangan kekinian yang terjadi. Khususnya pula dengan adanya pemindahan Ibukota Negara pada Tahun 2024 yang tidak dapat dipungkiri Kalimantan Selatan akan menjadi Provinsi Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru yang terletak di Panajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur.
Peningkatan wawasan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD merupakan salah satu factor penting guna menyikapi permasalahan-permasalahan komplek pada hal tersebut, “Apalagi kalsel kedepan menjadi daerah yang sangat strategis sebagai daerah penyangga Ibu kota Negara baru dan kalsel sudah harus mulai mempersiapkan, insya Allah dengan kegiatan bimbingan teknis ini akan bisa bermanfaat,” dijelaskan Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setiabudi pada saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Rabu (29/1).
Selain itu dirinya juga berharap pula kesiapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghadapi kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal revolusi industry 4.0, “Khususnya revolusi industry 4.0 adalah hal yang tidak bisa kita abaikan termasuk DPRD yang merupakan kaitannya peningkatan SDM DPRD itu sendiri,” katanya.
Senada dengan hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK juga menyampaikan selain penyiapan infrastruktur, sumber daya manusia merupakan hal yang penting sebagai Provinsi penyangga IKN, ‘’Kesuksesan Kalsel membangun juga tidak lepas dari kesuksesan DPRD, seperti kita ketahui dengan dialihkannya Ibu Kota Negara ke Kalimantan, maka mendatang Kalsel merupakan penyangga ibukota Negara, jadi kami menyiapkan segala infrastrukutur wabil khusus SDM DPRD itu sendiri,’’katanya
Senada dengan hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M Yani Helmi menyambut baik dengan kebijakan pemerintah pusat terkait revolusi industry 4.0 ini, menurutnya langkah awal kedepan diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengoptimalkan pemerintahan yang berbasis digital, “Sebagai langkah awal kita berharap SKPD menerapkan e-office pada lingkungan kantornya masing-masing,”katanya. (dnr)