Kunker, Komisi IV Bersama Mitra Kerja Terkait Implementasi KRIS ke RSUD Bali Mandara
Denpasar, humas,- Kelas Rawat Inap Standar ( KRIS) merupakan upaya untuk perbaikan layanan dan keselamatan pasien, termasuk pasien peserta BPJS.
Demi menjamin masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlakuan yang sama. Di antaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perpres itu mengamanatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan berlaku Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Dalam hal ini, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Prov.Kalsel) bersama mitra kerjanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke RSUD Bali Mandara yang telah mempersiapkan penerapkan Program-program KRIS, Bertempat di Auditorium RSUD Bali Mandara lt. 4 pada hari Senin,(26/08)
Kunjungan Kerja komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung oleh Direktur RSUD Bali Mandara Bali Provinsi I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes. Analis beserta pejabat dijajaran RSUD Bali Mandara lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Drs. H. Lutfi Syaifuddin, S.Sos, mengungkapkan, bahwa dari study banding atau sharing pada hari ini selain ingin mengetahui dan Mempelajari Implementasi KRIS di RSUD Bali Mandara, juga di dapatkan informasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD , Pengelolaan Parkir, ketersedian Ruang Tunggu keluarga pasien , pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
“Untuk TPP tenaga P3K tenaga kesehatan besaran tunjangannya sama dengan UPD lain, pengelolaan parkir dilakukan oleh perumda dimana hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan PAD dan penghasilan dari perusahaan daerah,” ungkap politisi partai Gerindra.
“Berikutnya mengenai ketersediaan ruang tunggu bagi pasien RSUD Mandara telah menyediakan di setiap kelas untuk keluarga pasien hal ini sangat diperlukan dikalsel,”tambahnya.
“Untuk K3 dikalsel perlu adanya perbaikan yakni harus ada komite K3 rumah sakit yang juga bisa menjadi acuan bagi kita untuk membentuk sebuah komite seperti di bali yang melakukan mitigasi secara rutin melakukan simulasi bencana dan pengecekan kesehatan dirumah sakit, hal ini tentu akan menjadi contoh untuk diterapkan di kalimantan selatan,” ujarnya lagi.
Dilain pihak Direktur RSUD Bali Mandara Bali Provinsi I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes. mengungkapkan:
“Program KRIS sedang terus kami persiapkan untuk di implementasikan di RSUD Provinsi Bali”.
“Dan Kami saat ini lagi mempersiapkan sarana dan prasarananya baik imprastruktur maupun sumber daya manusianya,” jelasnya.(humasdprd/sar)
