Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Prov Kalsel tentang Pengelolaan Kawasan Pemukiman KOTAKU ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Prov. NTB
NTB- Humas- Dalam rangka penanganan/ pengelolaan Kawasan pemukiman Kota tanpa Kumuh (KOTAKU), komisi III melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (22/9)
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh H. Sahrujani didampingi Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Novran beserta jajarannya.
Rombongan diterima oleh Ir. Ridwan Syah, M.T (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTB) didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB Jamaludin, S.Sos, MT dan dihadiri Nur Hadi, SH (Team Leader OSP 05 Provinsi NTB – KOTAKU) beserta jajarannya.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Sahrujani,
menyatakan kami bersiap menggeser eksport komoditi yang berbasis eksploitasi akan diubah menjadi destinasi dan industri, akan lebih baik menggunakan destinasi karena kami memiliki geopark kawasan hutan yang kaya akan flora dan fauna serta adat istiadat dari masyarakat yang masih sangat erat dan beranekaragam juga keindahan alam yang disajikan. Oleh karena itu kami akan mengikuti Provinsi NTB dan bergeser ke Destinasi.
“Mengenai program KOTAKU, kami juga memiliki program KOTAKU di 13 Kabupaten/Kota, dengan menggunakan pola BDM bantuan penerima ke masyarakat dan BDP bantuan dana investasi dan kolaborasi”, tambahnya.
Disamping itu pula, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Hormansyah, S.Ag, SH menambahkan bahwa “Provinsi NTB merupakan daerah yang paling pas dan persis seperti Provinsi Kalimantan Selatan sehingga selalu mengkaji daerah NTB tersebut”, ungkapnya.
Di pihak lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTB Ir. Ridwan Syah, M.T mengatakan NTB merupakan Provinsi kepulauan dimana terdiri dari 2 Pulau besar dan 278 Pulau kecil (gili). Hal ini berimplikasi terhadap banyak hal terutama bagaimana cara pemerintah mensejahterakan masyarakat NTB ini dengan kondisi yang berbeda, selain mengenai perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah,perbedaan mengenai infrastruktur juga menjadi hal utama dalam mensejahterakan masyarakat.
Ditambahkannya lagi dengan adanya bantuan dari kementerian yang terus menyempurnakan desain untuk penataan kawasan kumuh termasuk peningkatan kualitas kawasan permukiman yang melalui program KOTAKU ini sudah menyentuh 6 Kabupaten/Kota dengan Langkah strategis yang dilakukan yaitu Menyusun basis data, ketika kita memiliki basis data PKP yang aktual faktual dan handal, ini menjadi sangat peting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, Karena ini adalah urusan bersama antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah, kami tetap melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemetaan terhadap RTLH dan kawasan kumuh.
“Dari program-program yang kami lakukan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang paling sulit dihadapi yaitu mengubah prilaku masyarakat. Karena sebagus apapun programnya, ketika masyarakat belum aware mengenai kekumuhan ini, maka program ini masih belum sampai pada targetnya” ujarnya.
