Komisi IV Ingin Internet Gratis Untuk Pendidikan Direalisasikan

Banjarmasin, Humas 1-7-2020

Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat dengan Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, serta Mahasiswa Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kedokteran terkait dampak Covid-19 terhadap dunia pendidikan di Kalimantan Selatan (1-7-2020).

Terkait dampak pandemi pada dunia pendidikan yang membuat seluruh sekolah di Indonesia, tak terkecuali Kalsel diliburkan dan membuat para peserta didik terpaksa harus mengikuti kegiatan belajar di rumah melalui sistem daring. Permasalahan yang muncul pada sistem ini yaitu tidak semua peserta didik memiliki akses internet dan dapat mengaksesnya dengan mudah. Baru-baru ini, Pemerintah didorong untuk mengadakan akses internet gratis untuk pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, H. Yusuf Effendi, ada puluhan ribu SMA/SMK SLB yang juga membutuhkan bantuan internet. “Dana yang dibutuhkan sangat besar. Internet 15 miliar, ATK 18 miliaran,” ujarnya.

Beliau juga menerangkan bahwa jika sekolah ingin diaktifkan kembali, maka harus memenuhi empat unsur persyaratan, yakni sekolah harus berada di zona hijau, harus mendapat persetujuan kepala daerah, harus mendapat persetujuan orang tua/wali murid, dan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, namun keempat unsur tersebut saat ini tidak terpenuhi oleh Kalsel.

Ketua Komisi IV, H. M. Lutfi Saifuddin, S.Sos., juga berharap agar akses internet untuk pembelajaran di rumah selama pandemi dapat terealisasi.

Akses internet ini hanya akan dapat diakses selama tiga jam agar internet tidak dipakai untuk main-main. “Jangan sampai pandemi ini menurunkan pendidikan kita,” ujarnya. Pendanaan untuk menunjang pendidikan di masa pandemi  dapat menggunakan dana BOS. “Kalau dana BOS tidak cukup, baru kita melirik APBD,” ujar anggota Komisi IV, Asbullah AS., S.H.

Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Roy Rizali Anwar menginginkan agar mendata dan mengkaji lebih dalam lagi untuk bantuan-bantuan ini agar dana yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Di sisi lain, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kedokteran turut andil dalam upaya pencegahan Covid-19. Mereka telah resmi diberikan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi relawan. Mereka mengusulkan kerja sama dengan Pemprov untuk mengelola website, Whatsapp, dan telegram untuk layanan tanya jawab masyarakat, injeksi data ODP dan PDP milik provinsi ke Relawan Covid-19 Nasional (RECON) agar dilakukan pendampingan oleh relawan secara daring, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) online dan offline, membantu di Labkesda, dan lainnya sesuai kebutuhan Pemprov. Salah satu upaya yang telah mereka lakukan yakni telah mengumpulkan donasi dari beberapa komunitas sehingga terkumpul lebih dari Rp 21.000.000 dan telah disalurkan dan didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan ke kitabisa.com. Mereka juga membagikan seribu poster protokol kesehatan salah satunya di sekolah-sekolah dasar dan sabun di tempat-tempat ibadah. Mereka juga mempublikasikan video edukasi mengenai Covid-19.