Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Terima Audiensi KONI Kalsel Terkait Anggaran Pembinaan Olahraga & Prestasi Atlet
Banjarmasin – Menindaklanjuti Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 151/VII/KONI-KS/2021, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel menerima audiensi terkait anggaran pembinaan olahraga & prestasi atlet yang dikelola oleh KONI Kalsel, di Ruang Komisi IV Lantai 4, Kamis (28/7) siang.
Audiensi yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H. M. Lutfi Saifuddin, S. Sos dibuka dengan pemaparan dari Sekretaris Umum KONI Kalsel, Enly Hadianor, S.IP, M.Si yang mengharapkan adanya sinergitas antara KONI Kalsel bersama pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi atlit.
Kemudian turut pula menyampaikan aspirasi terkait kendala dalam pembinaan atlit, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Kalsel, Agus Febrianto mengatakan terdapat perbedaan tupoksi dalam hal pembinaan di bidang olahraga antara KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) selaku leading sektor pemerintah. Untuk pembinaan tersebut, Agus mengungkapkan bahwa dana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan prestasi.
“Tahun 2022 ini, kami melihat bahwa saat ini, KONI sendiri sama sekali tidak bisa melakukan pembinaan itu, karena terhambat dalam proses pendanaan. Ini faktualnya. Jadi apabila terjadi penurunan prestasi di tahun 2023, ini kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Karena proses pembinaan yang harusnya dilakukan secara kontinuitas itu tidak berjalan.”tutur Agus.
Menanggapi hal tersebut, H. M. Lutfi Saifuddin dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel lainnya sepakat untuk mewadahi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan stakeholder terkait sehingga ditemukan solusi terbaik untuk kemajuan olahraga Kalimantan Selatan, mengingat pula dalam waktu dekat ini KONI Kalsel dihadapkan dengan event besar yakni Porprov Kalimantan Selatan.
“Sementara kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti, rapat hari ini kami tunda untuk menghadirkan stakeholder untuk urun rembuk. Kami akan mengundang pihak-pihak terkait, terutama pihak Dispora, KONI HSS, mungkin juga Bappeda dan Bakeuda karena untuk penganggaran kan mungkin melalui mekanisme pembahasan di Bappeda dan Bakeuda.”tutup Lutfi.
