Komisi III Meminta Dishub Buka Jalur Penerbangan Langsung Banjarmasin-Jeddah dalam Rapat Program Kerja TA 2023
Banjarmasin – Komisi III DPRD Kalsel menggelar rapat bersama mitra kerja terkait program kerja tahun anggaran tahun 2023, Selasa (3/1/2023). Menjadi pusat perhatian, Komisi III megusulkan adanya penerbangan langsung untuk umroh dari Banjarmasin ke Jeddah.
Sekretaris Komisi III, H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M. selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa sebenarnya jalur Banjarmasin langsung ke Jeddah ini sudah ada.
“Kami mengusulkan Dinas Perhubungan untuk membuka penerbangan langsung dari Banjarmasin-Madinah ataupun Mekkah atau Jeddah. Karena informasi dari kawan-kawan Dinas Pehubungan slot ini sudah ada, track-nya sudah ada. Nah tinggal komunikasinya dengan pihak ASITA, pihak pengelola travel umroh. Kalau imigrasi, teman saya di Imigrasi beliau siap malah. Kalau masalah penerbangan mereka siap membantu. Cuman persoalannya tinggal demand-nya ini ada tidak,” jelasnya.
Beliau juga menambahkan hal ini juga agar mengurangi penipuan bagi jemaah umroh. “Karena selama ini banyak orang yang terlantar di Jakarta dengan alasan ke Jakarta dulu baru diterbangkan,” tambahnya.
Pada pembahasan kegiatan lainnya, Kepala Dishub M. Fitri Hernadi, A.P.,M.Si. memaparkan mengenai Penerangan Lampu Jalan (PJU) bahwa Dishub menggunakan PJU smart system. PJU smart system yakni sistem digital yang memonitor dan mengatur PJU tanpa kabel (wireless). Sistem tersebut juga dapat mengontrol naik turunnya tegangan serta dapat mengatur redup terangnya sesuai jam yang diatur.
Hal tersebut dipilih juga agar lebih efektif serta meminalisir pengeluaran, namun PJU smart system juga dibanderol dengan harga yang lebih
tinggi dibandingkan PJU konvensional.
H. Gusti Abidinsyah mengusulkan agar pemakaian PJU smart ini juga diimbangi dengan PJU konvensional. “Kami sebenarnya juga sependapat dengan PJU smart ini, cuma kami tadi membarikan masukan supaya diimbangi lah dengan PJU konvensional, maksudnya bisa untuk daerah-daerah yang mungkin nanti teknisnya hibah dengan pihak kabupaten, karena banyak tiang-tiang listrik yang PJU-nya tidak ada,” ujarnya.
Pada rapat dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Prov. Kalsel, Wakil Ketua Komisi III H. M. Rosehan, NB. S.H. selaku pemimpin rapat yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Kalsel mengatakan bahwa beberapa waktu lalu beradarkan hasil rapat Banggar, Disperkim mendapatkan penambahan dana sebesar 14 miliar.
“Alhamdulillah ada tambahan sekitar 14 miliar. Oleh sebab itu kami mencocokkan pendanaannya itu ke mana saja, sehingga pada saat kami kembali ke Dapil, untuk memperjuangkan daripada kegiatan di kawasan masing-masing bisa terealisir,” ujarnya.
Beliau mengharapkan, dari penambahan dana 14 miliar tersebut dapat digunakan untuk penanganan rumah kumuh, jalan lingkungan, dan kawasan-kawasan yang lain yang perlu diperbaiki sehingga masyarakat bisa mendapatkan langsung dampak positifnya.
“Kami juga mencari siasat lain untuk bisa bagaimana penanganan rumah kumuh, jalan lingkungan, kemudian kawasan-kawasan yang lain sudah dianggarkan 14 miliar itu bisa dibagi ke 13 kabupaten/kota dengan 7 Dapil kawan-kawan yang ada di DPRD. Oleh sebab itu kami merasa bangga juga kalau ke Dapil sudah ada yang kami perlihatkan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kepala Disperkim, Ir.Mursyidah Aminy, M.T., mengatakan bahwa kegiatan yang saat ini menjadi prioritas yakni penanganan kawasan kumuh, permukiman, dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalsel. “Jumlahnya peningkatan kualitas RTLH ini kita ada 2 kegiatan, satu yang untuk penanganan rehalibitasi korban bencana, yang satunya adalah peningkatan kawasan kumuh yang sesuai dengan kewenangan provinsi,” ujarnya.
Beliau juga menambahkan bahwa di Kalsel masih ada 40 ribu RTLH yang harus ditangani, namun Disperkim juga terbatas dengan kewenangan. “Kita ada sekitar 260 untuk yang penanganan bencana dan 270 untuk yang penanganan kawasan kumuhnya provinsi,” tambahnya.
