Komisi II Dorong Optimalisasi KUR

Banjarmasin, Humas(02/03)

Dalam upaya mendukung suksesnya pelaksanaan program Pemerintah Pusat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat Kalimantan Selatan, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama stakeholder terkait pada hari ini melaksanakan rapat kerja yang bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Direktur Utama PT. Bank Kalsel, Pimpinan PT. Bank Mandiri, Pimpinan PT. Bank BNI, dan Pimpinan PT. Bank BRI Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Komisi II, Imam Suprastowo mengatakan bahwa perbankan penyalur KUR di Kalimantan Selatan  baik itu Bank Nasional maupun daerah serta dinas penerima KUR ingin menyamakan persepsi, sehingga nantinya KUR dapat berjalan seperti yang diharapkan. “Jangan sampai KUR tidak termanfaatkan dengan baik,” katanya. 

Ditambahkannya, pihak perbankan dapat memanfaatkan kegiatan Reses DPRD untuk turun langsung ke masyarakat. “Ketika Reses, kalau memang diperlukan, di daerah-daerah tertentu sertakan pihak dari perbankan, karena secara teknis, mereka lebih tahu aturan-aturan mengenai KUR ini,” 

KUR terutama untuk sektor pertanian harus terealisasi dengan cepat dan tepat mengingat kegiatan pertanian juga sangat bergantung pada musim. “Sektor pertanian juga kami KUR kan, walau memiliki risiko karena berkaitan dengan musim. Tapi kami berikan asuransi jika petani gagal panen,” ujar Mulyadi, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 9 Kalimantan. “KUR tidak untuk usaha yang masih coba-coba, tetapi usaha yang sudah ada, baru, dan ingin mengembangkan,” tambahnya.

Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. H. Syamsir Rahman, M.S. mengatakan bahwa KUR diberikan pada petani yang tidak memiliki kredit di lain. “Siapa yang bisa menjamin? Kami hanya memfasilitasi saja. Saya harap para perbankan memvalidasi betul-betul data-data dari para petani tersebut. Petani yang kata OJK petani yang baru, tapi juga dilihat “bibit” petani itu. Jangan sembarangan memilih.” 

Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Drh. Suparmie, M.S. memaparkan bahwa KUR di Tanah Laut yang lebih besar yaitu yang termasuk di sektor perkebunan. “Tabalong 5 (lima)  Miliar khusus untuk KUR di sektor perkebunan karet. Kalau Tanah Laut, 5 (lima) Miliar itu cukup untuk keduanya (perkebunan dan peternakan),” paparnya.

Setali tiga uang dengan hal tersebut, Muhammad Yani Helmi, anggota Komisi II mengatakan bahwa KUR ini bukan hanya untuk sektor pertanian, melainkan sektor yang lain. “Yang saya harapkan itu, KUR ini kan tidak hanya menyentuh pertanian, perkebunan, juga perikanan, kelautan juga seharusnya. Karena nelayan-nelayan kita juga butuh KUR juga. Saya rasa hak semua anak bangsa berusaha dalam jenis pekerjaan apapun dan juga mestinya karena ini geliat ekonomi mestinya harus didukung. Potensi kelautan dan perikanan kita besar, loh.  Saya berharap OJK masih bisa mempertimbangkan bahwa kredit untuk nelayan juga harus dipertimbangkan untuk diberikan.” (yzp)