Komisi I Harapkan Bulan Juli 2021 Penyederhanaan Birokrasi Bisa Selesai
Tanah Laut – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin langsung oleh ketua komisi I Hj. Rachmah Norlias mendatangi kabupaten Tanah Laut, guna monitoring perubahan peraturan daerah tentang penyederhanaan birokrasi, senin (7/6).
Kedatangan rombongan komisi I ke Kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut disambut langsung oleh Sekda Kab. Tanah Laut Dr. H. Dahnial Kifli di Ruang Rapat Barakat.
Dahnial Kifli menyampaikan, pihaknya menyambut baik kedatangan rombongan komisi I ke kab. Tanah Laut, dalam sambutannya pada kunjungan kerja kali ini dapat memberikan nilai positif baik pemerintah dan masyarakat, dan diharapkan bisa saling sharing sehingga bisa menjadi acuan untuk kedepannya.
Selain itu beliau juga mengatakan sejak Dinas Kepemudaan dan Olahraga berpisah dengan Dinas Pariwisata, semula Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe B menjadi tipe A “di kabupaten Tanah Laut ini untuk peningkatan tipe ada tipe A dan tipe B salah satunya dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A yang dulunya pernah bergabung di dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga tipe B berdasarkan pemetaan pusat pemerintah.”
Saat ditemui diakhir kegiatan Ketua Komisi I Hj. Rachmah Norlias mengatakan untuk menangani masalah itu komisi I akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan biro organisasi, “karena Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) saat ini merupakan pemetaan evaluasi dari biro organisasi jadi provinsi juga ada andil dalam pemetaan birokrasi ini.” Ucap politisi partai PAN ini.
Selain itu Rachmah Norlias juga mengharapkan kabupaten kota bisa menyelesaikan semua penyederhanaan birokrasi bulan juli ini.
Sementara itu H. Suripno Sumas, SH, MH Sekretaris Komisi I menambahkan “disampaikan oleh kepala biro organisasi, salah satu peningkatan tipe yang diusulkan itu adalah Badan Penangulangan Bencana Daerah, dari eselon III ke eselon II, karena sebelumnya ini merupakan sebuah masalah kita semua pasca banjir karena eselon III memimpin rapat untuk penanggulangan bencana. “
