Komisi I Dukung Optimalisasi Sarana Dan Prasarana BPBD Kabupaten HSS dan Tapin
Kandangan – Mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di banua menjadi sorotan utama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang hari ini, Jumat (26/05) lakukan monitoring dan di dampingi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel ke BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Kepala BPBD Kabupaten HSS, Kusairi menyampaikan kurangnya sarana dan prasana menjadi hal krusial dalam optimalisasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Kami saat ini ada kekurangan mobil tangki air bersih dan mobil reaksi cepat bencana yang sangat diperlukan. Karena saat pasca banjir ada beberapa kecamatan yang kesulitan dalam mencari air bersih dikarenakan air PDAM tidak mengalir,” tutur Kusairi.
Selain melakukan pengawasan ke BPBD Kabupaten HSS, Komisi I juga mengunjungi BPBD Kabupaten Tapin. Dalam pertemuan itu, Kabid Rehap Rekon, Didik Sugito, S. Kom., menyampaikan bahwa di Tapin juga menghadapi permasalahan yang serupa dengan HSS yakni minimnya alat pemadam portable serta masih kurangnya kegiatan pelatihan bagi relawan Tagana.
“Saat kami rakor di luar daerah, kami melihat alat pemadam portable. Kami menilai alat ini sangat cocok dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Dan untuk personil Tagana, kami berharap bisa diberikan pelatihan-pelatihan agar mendapatkan lebih banyak lagi ilmu baru terkait kebakaran hutan dan lahan ini,” pungkasnya.
Menanggapi permasalahan BPBD di dua kabupaten tersebut, Ketua Komisi I Dra. Hj. Rachmah Norlias menuturkan keduanya memiliki keinginan yang sama dalam hal percepatan penanggulangan kebakaran hutan baik di wilayah HSS maupun Tapin.
“Ini menjadi PR komisi I dan akan kita upayakan agar beberapa masukan ini bisa dianggarkan di APBD,” ucap Bu Amah sapaan akrab beliau.
Sekretaris Komisi I Suripno Sumas juga ikut menyuarakan keinginannya agar beberapa masukan ini terealisasi dengan berkoordinasi bersama BPBD Provinsi Kalsel.
“Dengan kondisi wilayah yang luas ini, maka sangat diperlukan beberapa alat penunjang. Hal ini Akan kami koordinasikan kembali dengan BPBD Provinsi dan di upayakan masuk di Anggaran Perubahan,” ucap Suripno.
