Komisi I DPRD Kalsel Study Komparasi Cara Implementasikan BELA Pengadaan ke Jawa Barat
Bandung,humas – BeLa pengadaan merupakan salah satu inovasi untuk mendukung program go digital bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK). Dukungan itu diwujudkkan melalui belanja pemerintah hingga Rp50 juta di UMKK yang tergabung dalam marketplace.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap hal ini bisa diterapkan di Kalimantam Selatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Prov. Kalsel, Hj. Rachmah Norlias pada study komparasi (kunker) Komisi I DPRD Kalsel ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Jawa Barat , pada Jumat, (11/03) pagi.
Disini banyak pembaharuan-pembaharuan dan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa seperti pembentukan katalok elektronik lokal untuk 4 (empat) komoditas jasa kebersihan, keamanan, mamin dan hotmix sehingga diharapkan di Kalsel juga bisa melaksakan hal tersebut,” ucap Hj. Rachmah Norlias.
Selain itu, menurut politisi asal partai PAN tersebut, ada satu hal yang menarik dimana di Jawa Barat ini ada Surat Keputusan Gubernur Jabar tetang Clearing House pengadaan barang dan jasa dimaksudkan agar segala sesuatu apabila ada permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa sebelum keaparat hukum diselesaikan terlebih dahulu ke Tim yang dipimpin oleh Inspektorat.
Adapun hasil pertemuan kali ini, kami banyak menerima masukan dan saran dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jawa Barat.
“Sedangkan Di Kalsel sendiri sudah ada dibeberapa OPD Kabupaten Kota yang menerapkan sistem aplikasi BELA pengadaan secara digital ini seperti Kabupaten Tanah Laut ,Tabalong, Batola dan nantinya harapan kami bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya,” jelasnya lagi.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Barat ibu Neneng Yulistiani menyampaikan ucapan terimakasih kepada Komisi I DPRD Prov. Kalsel beserta rombongan atas kunjungannya ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
“Penghargaan yang sangat besar bagi kami atas kedatangan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Barat pada hari ini,” ungkapnya
“Kedepannya kami bersama-sama daerah-daerah provinsi lainnya akan menerapkan sistem aplikasi BELA secara digital ini, tetapi mungkin tidak bisa langsung semua, kita terus sosialisasikan, kita dorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan ini,” harapnya.(humasdprd/sar)
