Komisi I DPRD Kalsel Pantau Kesiapan Satpol PP dan Satlinmas di Dua Kabupaten untuk Menghadapi Pemilu 2024

Rantau – Komisi I DPRD Kalsel monitoring kesiapan Satpol PP dan Satlinmas Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS) untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam pertemuan pertama yang diadakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, rombongan Komisi I disambut langsung oleh Kasatpol PP Kabupaten Tapin, Drs. H. Mahyudin, M.Pd. beserta jajaran.

H. Mahyudin mengungkapkan bahwa Linmas terkendala dengan atribut seperti seragam yang belum terpenuhi untuk Pemilu tahun 2024, serta kurangnya dana untuk membiayai Linmas kabupaten/kota. “Kalau dulu kami hanya bisa memenuhi kaos dan sedikit uang transport,” ujarnya.

Selain itu, beliau juga mengungkapkan, aplikasi SIM Linmas yang dibuat oleh Kemendagri juga mengalami kendala yakni dari segi SDM yang kurang kompeten serta koneksi jaringan yang kurang baik. “Kendala koneksi dan kawan-kawan di desa. Berapa desa yang sudah terentei seperti ya belum banyak. Harusnya tiap bulan di update,” jelasnya.

Anggota Komisi I, Suripno Sumas meminta kepada meminta Satpol PP Tapin untuk membuat rencana anggaran agar nantinya bisa didiskusikan. “Kami berharap Satpol PP membuat rencana anggaran disusun. Nanti kita RDP kembali. Mudah-mudahan di anggaran perubahan kami bisa perjuangkan,” ucapnya.

Sementara itu, pada rapat dengan Satpol PP HSS yang diadakan di Kantor Bupati HSS dan diterima oleh Bupati langsung, H. Achmad Fikry. Kasatpol PP HSS, Auliya Sofi Azmi yang juga berhadir mengungkapkan bahwa ada 244 TPS untuk Pilpres 2024 mendatang. Sama halnya dengan Tapin, Linmas TPS desa masing-masing harus memiliki 2 orang Linmas.

H. Achmad Fikry juga mengungkapkan bahwa hanya ada 3 Kabupaten yang dapat dibiayai dari dana anggaran yang diberikan Pemprov sebelumnya, sedangkan yang harus dibiayai untuk Pemilu 2024 ini ada 5 kabupaten.

Untuk seragam, Auliya menjelaskan bahwa untuk sementara perencanaannya ditunda karena ada perombakan dari segi desain. “Seragam Linmas untuk sementara dipending dulu karen dari pusat ada rebranding, bagaimana desainnya, apakah warna hijau yang dulu atau diubah,” jelasnya.

Ketua Komisi I, Dra. Hj. Rachmah Norlias berharap dana untuk membiayai Linmas kelurahan, kecamatan dan desa di Tapin dan HSS dalam Pemilu 2024 ini bisa ditambahkan.

“Pemilu legislatif dan Pilpres di 2024 diharapkan adanya tambahan dana untuk kegiatan Satpol PP ini di mana untuk Linmas kelurahan dan desa dan Linmas kecamatan itu tidak ada anggaran untuk pengamanan Pemilu, yang ada untuk Linmas TPS saja untuk satu desa itu ada dua orang. Jadi diharapkan untuk Linmas kota, desa, itu kecamatan, ada anggaran yang tersedia untuk honor mereka,” ujarnya.

Rombongan Komisi I bertolak ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, serta Ke Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa (27/12).