Ketua Komisi II Menjadi Narasumber Pada Musrenbangtan
Banjarmasin, Humas (16/3/2020)
Banjarmasin – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo menjadi salah satu narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (MUSRENBANGTAN) tingkat provinsi. Musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Saiful Arifin, S.Pi., M.P. dan Kepala Bidang Nerwilis BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Awang Pramila yang juga menjadi narasumber.
Menurut Ketua Komisi II, Imam Suprastowo, saat ini Kalsel memiliki replanting sawit. “Sekarang yang kita hadapi adalah replanting sawit. Kalsel 4.700 hektar. Kalau dikalikan dengan 150 pohon akan mencapai angka lebih dari 650.000,” tuturnya.
Banyak perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin. Menurut Imam, bibitsawit yang sekarang ini ada sekitar 70 persen yang tidak sesuai dengan ketentuan. Beliau juga menegaskan bahwa jika program replanting diteruskan, maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit selanjutnya. ”Kalau program replanting ini diteruskan, maka akibatnya adalah kondisi kebun sawit yang akan datang lebih buruk dari kondisi yang sekarang. Ini yang menjadi fokus kita sama-sama,” tegasnya.
Beliau juga meminta kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, Akhmad Mustadi yang juga berhadir pada musyawarah tersebut untuk mengawasi Tanah Laut. “Saya minta tolong Pak Mustadi supaya betul-betul ada pengawasan yang ketat di Tanah Laut, karena yang punya izin pre-market saya lihat di Kalsel hanya Tanah Laut. Dan ini permintaan bukan hanya di Kalsel, tapi juga Kaltim dan Kalteng, semua mengambilnya dari sini,” ujarnya.
Belakangan ini, pemerintah ingin menerapkan biodesel B 50 di tahun 2021. Imam mengatakan bahwa kesuksesan program B 50 tersebut bisa terwujud jika harga CPO (Crude Palm Oil) bisa ditekan. “B 50 itu bisa sukses kalau harga CPO di bawah 9000 (rupiah). Kalau harga CPO di atas 9000 (rupiah), gagal B 50. Karena apa? Masyarakat harus subsidi lagi. Rentetan terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu harusnya menjadi fokus dari perhatian kita,” ujarnya. “Untuk Bappeda, saya tidak mau lagi ke depan ada anggaran yang di bawah 10 persen,” tambahnya.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Saiful Arifin, S.Pi. menanggapi hal tersebut. “Kalau di bidang lain memang mendompleng budget seperti pendidikan, kesehatan, itu memang rata-rata sudah di atas 20 persen semua. Kita yang memang ekonomi yang masih mencari bentuk. Makanya saya diskusikan dengan teman-teman mitra di ekonomi, coba munculkan kegiatan, fokus pada kegiatan, dan tepat sasaran, serta berkelanjutan,” jelasnya.
Pada transformasi ekonomi, Bappeda juga memaparkan bahwa hasil alam kita seperti batu bara, sawit, karet, serta kayu lapis dijadikan bahan setengah jadi untuk diekspor. “Jangan sampai sawit kita ekspor, setelah jadi minyak, kita yang pakai,” ujar Saiful. (yzp)
