DPRD kalsel monitoring Gugus Tugas Copid-19 Kabupaten Tanah Laut
Pelaihari – Setelah melakukan monitoring penanganan Covid 19 di Kabupaten Batola, DPRD Kalsel yang pimpin oleh Wakil Ketua Hj Mariana, Jumat (17/04/2020) kembali melakukan monitoring penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut.
Kegiatan monitoring yang diikuti gabungan Komisi I dan Komisi IV ini dilakukan menyusul daerah Tanah Laut yang saat ini termasuk Wilayah Zona Hijau namun dikelilingi oleh wilayah Zona Merah, sehingga Dewan berkepentingan melihat langsung upaya pencegahan covid-19 supaya tak masuk menjadi wilayah zona merah.
Kedatangan anggota DPRD Kalsel ke Tanah Laut ini juga disambut Perwakilan Gugus Tugas Covid 19 Tanah Laut M Kusri dan Ketua PMI yang juga Kepala Dinas UKM Tanah Laut Drs H Syahrian Nurdin, di Gedung PMI,
Anggota DPRD Kalsel H Troy Satria dalam dialognya juga menekankan perlunya edukasi yang baik dan sampai kesasaran sehingga dapat memutus mata rantai Covid-19 di wilayah kabupaten Tanah Laut.
H. Troy juga mengingatkan dengan kondisi wilayah yang luas ini, jarak desa satu dengan desa yang lain sangat berjauhan, maka harus diberikan pemahaman akan bahaya Covid-19, agar Tanah Laut yang kini statusnya tanggap darurat jangan meningkat dan tetap pada posisi Zona Hijau.
Perwakilan Gugus Depan Tanah Laut M Kusri mengatakan juga melaporkan bahwa meskipun Tanah Laut masih zona aman hijau tetapi upaya tanggap darurat sudah dilakukan langkah bertahap hingga memberikan edukasi bahaya Covid 19 sampai ke desa desa terluar.
Ketua PMI yang juga Kepala Dinas UKM Tanah Laut Drs H Syahrian Nurdin juga mengatakan dengan status kondisi tanggap darurat Tanah Laut di zona hijau memang ada empat posko dalam pembatasan wilayah perbatasan, “Untuk tenaga kesehatan dibantu oleh para relawan yg mempunyai basic yg behubungan dengan kesehatan. Para relawan di maksimalkan untuk wabah covid 19 ini.
Di kecamatan di bentuk satgas kecamatan. Sampai di bentuk juga satgas desa untuk didesa desa.
Petugas di posko terdiri dari tim kesehatan, relawan dan TNI , dishub dan pemko,” jelasnya. (Ags)
