Delapan Fraksi DPRD Kalsel Sampaikan Pandangan Umum Atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di Rapat Paripurna

Banjarmasin – DPRD Kalsel menggelar Rapat Paripurna ke 23 pada Rabu (5/10) pagi, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj. Mariana dan didampingi oleh Hj. Karmila ini merupakan lanjutan dari Rapat Paripurna pada 21 September 2022 lalu, yang beragendakan penjelasan Gubernur Kalsel terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023.

Rapat dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel sebagai perwakilan Gubernur, serta para pejabat perangkat eksekutif, staf khusus Gubernur, dan para Direktur BUMD.

Pandangan Fraksi diawali dengan fraksi PKB, dengan juru bicaranya, H. Agus Mawardi, menyampaikan bahwa pendapatan tahun 2023 ini diperkirakan mencapai sekitar 6,7 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya. Fraksi PKB juga mendukung segala upaya yang akan dilakukan pemerintah agar perkiraan inflasi yang terjadi akibat kenaikan BBM dapat dikendalikan, serta berharap agar pemerintah daerah dapat terus menigkatkan pengawasan agar kebocoran anggaran tidak terjadi.

Pandangan Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicaranya, Hj. Syarifah Rugayah, menyampaikan bahwa RAPBD tahun anggaran 2023 merupakan dokumen dari agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan semua potensi, baik SDM, maupun SDA.

Pandangan Fraksi PAN, dengan juru bicaranya, Dra. Rachmah Noorlias, menyampaikan harapan bahwa dari capaian peningkatan pendapatan daerah provinsi melalui peningkatan SDM-nya agar meningkatkan pengalokasian dana kepada program pemerintah, yakni di bidang pendidikan dari minimal 20%, dan kesehatan minimal 10%. Untuk semua SKPD provinsi, PAN berpesan dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Pandangan Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicaranya, Aris Gunawan, mengingatkan kepada stakeholder terkait agar dapat berfokus pada pencapaian program dan kegiatan yang memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat. Untuk anggaran 2023 penguatan infrastruktur yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah meningkatkan profuktivitas ekonomi kerakyatan, baik petani, nelayan, dan UMKM dalam rangka mendukung perekonomian mereka untuk mencapai industri berbasis pertanian dan perikanan.

Pandangan Fraksi Partai Nasdem, dengan juru bicaranya, Gina Mariati, berharap rancangan APBD tahun anggaran 2023 mampu menjawab kebutuhan dan tantangan untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN.

Pandangan Fraksi PDIP, dengan juru bicaranya, Burhanuddin, menyampaikan bahwa jajaran aparatur pemerintah menjemput bola UMKM. PDIP juga menegaskan dinas terkait untuk menyusun rencana kerja secara efektif, efisien, dan tidak monoton, serta berharap agar pemerintah memperhatikan dengan serius terhadap pengendalian banjir dan kebakaran hutan yang masih tinggi sepanjang 2022 ini. PDIP juga mengingatkan kepada SKPD untuk memberikan punishment kepada SKPD yang kinerjanya tidak optimal. Jika perlu, adanya pemotongan anggaran bagi SKPD yang berpotensi menyumbang SILPA.

Pandangan Fraksi PKS, dengan juru bicaranya, Firman Yusi, menyampaikan bahwa PKS mendorong penggunaan APBD tahun anggaran 2023 lebih fokus untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Pandangan Fraksi PND, dengan juru bicaranya, Suwardi Sarlan, PND berharap ada program stimulus agar perekonomian di Kalsel yang terpuruk akibat pandemi dan banjir bisa bangkit kembali.