Palangka Raya – Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Komparasi ke DPRD Kalimantan Tengah (kalteng), guna bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala daerah akhir tahun 2020. Bertempat di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan diterima oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan Kehumasan Tonny Iriawan, S. STP, M. AP, Jum’at 09 April 2021.
Ketua Pansus II sekaligus pimpinan rombongan H.M. Iqbal Yudiannoor, SE menyampaikan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa LKPj merupakan suatu laporan yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi dari masyarakat, sehingga sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya maka DPRD berkewajiban untuk melakukan pembahasan terhadap LKPj tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dalam melakukan check dan balances terhadap Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 itu pula, Esensi perubahan dari regulasi sebelumnya tentang LKPj bahwa pada aturan yang baru tersebut suatu LKPj berisikan 2 (dua) kriteria pembahasan oleh DPRD (Pasal 20 PP Nomor 13 Tahun 2019) yakni Pembahasan terhadap capaian kinerja yang meliputi Output, Outcame dan Impact serta kriteria yang kedua yaitu Pembahasan terhadap Perda/Perkada yang meliputi kesesuaian dengan tujuan serta yang terkait dengan permasalahan maupun hambatan yang dihadapi.
Menanggapi pertanyaan ketua Pansus II, Kepala Sub Bagian Persidangan dan Kehumasan Tonny Iriawan mengatakan Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa penyampaian LPKj Gubernur Kalimantan Tengah sudah disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Maret 2021 yang lalu.
“Mekanisme pembasahan LKPj Kepala daerah di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan membentuk Panitia Khusus berdasarkan keterwakilan dari Komisi-Komisi dan pembahasannya hanya dilakukan secara internal, yakni dengan mengkaji terhadap dokumen LKPj yang disampaikan dan setelahnya apabila ditemukan hal-hal yang memerlukan konfirmasi dari Pemerintah Daerah maka SKPD akan diundang untuk menjelaskannya. Selain itu kunjungan ke lapangan juga dilakukan untuk keperluan melihat secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan ataupun proyek pembangunan infrastruktur yang dirasa perlu pendalaman lebih jauh oleh anggota Pansus. ” Ucap Tonny Iriawan.
Surabaya – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus) III dan IV melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur guna memperdalam materi sekaligus berbagi pengalaman terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel TA. 2020 dengan wakil rakyat Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (9/4).
Diterima Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim Muzammil Syafi’i di ruang Banmis, Pansus III LKPj Gubernur Kalsel Tahun Anggaran (TA) 2020 yang diketuai H Sahrujani dari Partai Golkar dan Pansus IV LKPj Gubernur Kalsel TA 2020 yang diketuai H. M. Lutfi Saifuddin dari Partai Gerindra secara bergiliran menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke DPRD Provinsi Jatim.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Jatim yang merupakan Ketua Fraksi Nasional Demokrat sekaligus anggota Pansus LKPj Gubernur Jatim TA 2020, Muzammil Syafi’i mengatakan, selain menyambut baik kunjungan ini sebagai ajang silaturahmi dan berbagi wawasan pengetahuan antara DPRD Kalsel dengan DPRD Jatim, juga sangat mendukung maksud dan tujuan studi komparasi yang dilakukan oleh Pansus III dan IV LKPj Gubernur Kalsel TA 2020.
Dirinya menjelaskan, bahwa saat ini DPRD Jatim juga sedang melakukan pembahasan mengenai LKPj Gubernur Jatim TA 2020, dimana anggota Pansusnya yang berjumlah 35 orang dan mewakili seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim saat ini sedang melakukan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pembahasan LKPj Jatim ini dilakukan oleh Pansus sesuai dengan prosentase seluruh anggota fraksi yang ada. Dan sekarang sedang melakukan rapat-rapat kerja dengan OPD”, ujarnya.
Ditemui usai pertemuan, kedua Ketua Pansus LKPj Gubernur Kalsel TA 2020 ini sama-sama berharap, hasil dari studi komparasi ke Ini Jatim ini nantinya akan mempertajam pemberian rekomendasi yang lebih baik kepada Gubernur Kalsel dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah ke depan.
“Oleh sebab itulah, kami studi komparasi ke DPRD Jatim. Mungkin ada dalam pembahasan LKPj Gubernur Kalsel 2020 yang memerlukan penekanan atau pedalaman, sehingga rekomendasinya nanti lebih berbobot,” ujar Lutfi.
Disisi lain, meski saat ini kita sedang menghadapi Covid-19, Sahrujani berharap pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel dapat ditingkatkan, minimal jangam sampai mengalami penurunan yang signifikan.
“Walau dalam keadaan pandemi Covid-19, kita berharap pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel tetap meningkat atau minimal tidak mengalami penurunan yang signifikan,” ujar Sahrujani.
Kunjungan kerja Pansus III dan Pansus IV LKPj Gubernur Kalsel TA 2020 ke DPRD Provinsi Jatim, tanggal 8 – 10 April 2021 kali ini mengikutsertakan mitra kerja terkait. (Timhumasdprdkalsel/mrh)
Jakarta-Setelah diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, tugas selanjutnya dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan pembahasan.
Dimana hasil pembahasan tersebut akan menjadi rekomendasi-rekomendasi yang akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Kaimantan Selatan.
Guna memperkaya wawasan dalam melaksanakan tugas tersebut DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi dan komparasi terkait mekanisme pembahasan LKPj ke DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/4).
Di temui seusai pertemuan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M Syaripuddin menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan di DPRD DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembahasan LKPj.
Dimana diturakannya bahwa DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan LKPj tidak membentuk pansus akan tetapi dibahas melalui komisi-komisi, “tidak dibentuk pansus, mengoptimalkan membahas dengan SKPD-SKPD, jadi di DKI ada yang namanya pra pembahasan LKPj sebelum disampaikan, setelah disampaikan dibuat rekomendasi perkomisi, baru dari komisi-komisi disampaikan ke Banggar, dan selanjutnya Banggar menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah,” jelasnya politisi dari PDI Perjuangan ini.
Senada dengan hal tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Hj Karmila juga mencatat beberapa hal penting dari kegiatan tersebut diantaranya komisi-komisi sama seperti di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pembahasan bersama SKPD sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membahas salah satunya tentang bagaimana realisasi kinerja dan angggaran yang meliputi program dan kegiatan di SKPD-SKPD, “ Adapun yang dibahas komisi terhadap skpd antara lain realisasi kinerja dan anggaran,” jelasnya. (dnr)
Rapat Kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka sebagai upaya peningkatan pengelolaan dan penatausahaan asset Daerah.
Peserta Rapat :
- Pimpinan dan Anggota Komisi II
- Kepala Bakeuda dan Staf
Rapat dilaksanakan Pada Hari Rabu 7 April 2021, Pukul 10.00 Wita sd Selesai, tempat Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel Lt IV
Materi Upaya Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Asset Daerah
Pimpinan Rapat, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Ibu Hj. Dewi Damayanti Said, SE, MM beserta Anggota.
Banjarmasin – Desakan forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terhadap pemerintah untuk mengkaji ulang tentang penghapusan limbah abu batubara dari katagori bahan berbahaya dan beracun, dimediasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan selatan (Kalsel) melalui audiesi di gedung DPRD Kalsel, rabu (7/4).
Mahasiswa mendesak pemerintah khususnya Kementrian terkait untuk segera menyusun segala aturan yang menciptakan kestabilan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah jangka panjang, agar dapat menciptakan kedaulatan energi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel DR. (HC). Supian HK, SH, MH sambut baik permintaan mahasiswa untuk melaksanakan audiensi dengan eksekutif dan legislatif, dirinya mengapresiasi BEM seluruh Kalsel karena berani menyuarakan aspirasi nya dengan mengedepankan diskusi.
Menurutnya, dalam konteks itu, DPRD Kalsel sdh melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan, misalnya pada 2020 yang lalu DPRD Kalsel telah menginisiasi beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). Komisi II yang mengusulkan Raperda pengelolaan hutan dan Komisi III yang mengusulkan perda Jasa lingkungan hidup, Jelasnya.
Di akhir sambutannya H. Supian HK, hal – hal yang nantinya disampaikan tentu akan kami terima, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, tutupnya. (FH)
