Senin, Dewan Baru akan Pantau Kelangkaan Gas Melon

Banjarmasin,

Langkanya bahan bahan bakar gas atau Gas Elpiji 3 kg di Kota Banjarmasin dan daerah lainnya di Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga melambungnya harga per tabung mencapai Rp40 ribu, terkesan lamban disikapi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, khususnya komisi-komisi yang membidangi, seperti Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan maupun Komisi III membidangi energi.

Pasalnya, disaat terjadi kelangkaan gas melon itu dalam sepekan ini berbarengan pula dengan agenda anggota dewan  dalam kegiatan studi komparasi dan konsultasi terkait pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah (raperda).

Sehingga untuk merespon adanya kelangkaan gas melon tersebut, pihak dewan melalui Komisi II berencana baru akan turun ke lapangan memantau langsung kondisi distribusi dan tempat pengisian Gas Elpiji 3 kg itu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang ada di Kalsel pada Senin (26/2) mendatang.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II Suwardi Sarlan, di Banjarmasin, Kamis (22/2) tadi

“Insya Allah paling lambat Senin depan tanggal 26 Februari 2018 kita turun ke lapangan,” ujar Suwardi.

Suwardi menambahkan rencana turun ke lapangan itu setelah pihaknya berkoordinasi dengan Hiswanamigas Kalsel dan lokasi yang akan ditinjau nanti SPBE yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru.

Mengutif Hiswanamigas, sebut Suwardi Sarlan, di SPBE itu nanti akan kelihatan jumlah masuk dan keluar serta peruntukannya kemana saja.

Dirinyapun  kemarin sudah mengontak Hiswanamigas, untuk  turun ke lapangan karena ini menjadi persoalan-persoalan yang berlanjut termasuk bagi Pertamina sendiri. Karena pada rapat sebelumnya memang diusulkan Gas Elpiji 3 kg itu harus ada yang non subsidi, seperti di Jakarta sudah ada dan ini harus ada di Banjarmasin.

“Kalau Pertamina ini kan hubungannya di Komisi III, tapi kami berkepentingan terhadap hilirnya,” kata Suwardi.

Dimaksud hilirnya, imbuhnya itu berkaitan dengan kepentingan konsumen yang membutuhkan pasokan gas elpiji 3 kg tersebut, sehingga kami harus menyikapi persoalan ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalsel H Hamsyuri mengingatkan kepada Pertamina melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran Gas Elpiji 3 kg ini, termasuk masyarakat juga turut serta sama-sama peduli guna mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan.

Dia mengingatkan pula keberadaan Gas Elpiji 3 kg ini peruntukannya bagi kalangan yang tidak mampu, karena beberapa kabupaten untuk membeli gas elpiji itu dengan kartu atau KTP sebagaimana diberlakukan di agen dan pangkalan sesuai kebutuhan data orang miskin.

“Kalau persoalan langka hingga harga per tabungnya itu melambung, saya khawatir ada penyimpangan dan mudah-mudahan tidak seperti itu,” ujar Hamsyuri.

Kepada koleganya di dewan, Hamsyuri juga mengharapkan melalui lintas komisi (Komisi II dan III) juga turut melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan dan mengimbau kepada yang mampu jangan beli Gas Elpiji 3 kg.

“Yang penting kita sama sama mengawasi. Kalau ada penyimpangan tindak tegas cabut izin pangkalan atau agennya,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.