SE Gubernur Atur Dana Hibah Untuk Bantu Pendidikan

SE Gubernur Atur Dana Hibah

Untuk Bantu Pendidikan

Banjarmasin

Mengingat minimnya anggaran yang dikelola dinas pendidikan dalam penyelenggaran pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), maka sudah saatnya pemerintah provinsi (pemprov) lebih memikirkan langkah-langkah baru. Umpamanya mengatur secara khusus tantang bagaimana cara memperoleh dana hibah dari perusahaan besar yang banyak beropersi di provinsi dalam membantu pendidikan.

Aturan tersebut dimungkinkan bisa melalui peraturan daerah (perda) atau surat edaran (SE) gubernur

“Tetapi kalo melalui perda, harus dilihat dan dikaji dulu, apakah nantinya ada benturan dengan aturan kementerian dalam negeri atau kementerian pendidikan. Jika ada cukup sulit. Tapi bisa dimulai dengan surat edaran gubernur dulu,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidi Fauzie, Minggu (18/2) tadi, terkait minimnya anggaran di dinas pendidikan utamanya dalam penunjang  sarana-prasaran UNBK yang dilaksanakan setiap tahun.

Dia menyarankan, jika nantinya pemerintah provinsi bisa menerbitkan surat edaran (SE) gubernur yang mewajibkan perusahan besar untuk memberi dana hibah khusus pendidikan, maka itu merupakan langkah bagus dan tak berlebihan.

Pasalnya, selain bisa mendukung kuat dunia pendidikan yang lebih maju lagi, juga sangat sebanding dengan sumberdaya alam yang dimiliki dan diberikan kepada perusahaan-perusahan yang sudah mendapatkan hasil dari tanah banua ini.

Tetapi semua itu tentunya harus mengacu pada aturan-aturan serta kesepakatan semua pihak yang terkait.

“ Sebagusnya surat edaran gubernur dulu nantinya bisa disampaikan kepada bupati dan walikota untuk mengatur cara perolehan dana hibah pendidikan dalam rangka membantu sarana-prasarana pendidikan di kabupaten/kota,” saran Yazidi melalui telepon.

Diapun mengambil satu contoh kendala tahunan didunia pendidikan kita, yaitu, soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terus jadi momok sulit untuk diatasi.

Fakta adanya momok itu terungkap saat pimpinan sekolah SMAN 2 Banjarmasin, menyampaikan kendalanya kepada Komisi IV belum lama tadi. Dipertemuan itu, SMAN 2 yang dikenal unggulanmasih terkendala dalam penyiapan pelaksaaan UNBK tahun ini karena kekurang perangkat komputer sehingga UNBK harus dibagi tiga sesi waktu, dan ini tidak efektif.

“ Bisa dibayangkan, bagaimana dengan sekolah yang tidak unggulan dan berada dipinggiran, bisa lebih parah lagi problemanya. Untuk itu harus dicarikan solusi yang pas” tegasnya.

Wakil rakyat dari PKB ini juga kembali mengingatkan akan komitmen untuk memajukan sektor pendidikan, yang sudah barang tentu harus didukung semua pihak, tentunya ketersedian anggaran.

Sebelumnya, Kepala SMAN 2 Banjarmasin,  Bahtiar,  mengungkapkan kendala UNBK yang akan mulai digelar pada tanggal 9 April mendatang bisa dilaksanakan hanya dua sesi waktu. Ternyata, kondisi kesiapan sarana penunjuang ujian seperti komputer masih terkendala, sehingga harus dilaksanakan tiga sesi. “ Kami mengevaluasi apabila tiga sesi, maka hasil ujiannya pun pasti tidak bagus dibanding sesi pertama dan kedua,” sebut Bachtiar.

Pihaknyapun sudah menyampaikan keluh kesah serta kendala yang dihadapi dan kedepan menurutnya, mau tidak mau maka kelengkapan komputer harus dipenuhi.

Bachtiar pun merinci sejak tahun lalu sekolahnya hanya  memiliki 150 unit komputer sedang peserta ujian sebanyak 420 murid. Untuk kedepan dirinya berharap UNBK dapat dilaksanakan satu sesi waktu saja

“ Kita berharap mudah-mudah ada bantuan dari dinas pendidikan sebelum ujian dilaksanakan, maka ujian bisa dua sesi,” harapnya (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.